Foto Min Aung Hlaing bersama Aung San Suu Kyi pada 2 Desember 2015. Aung Hlaing mengambil alih kepemimpinan militer pada 2011 ketika Myanmar tengah dalam masa transisi menuju negara demokrasi. Para diplomat di Yangon mengatakan bahwa dengan dimulainya masa jabatan pertama Suu Kyi pada 2016, Min Aung Hlaing berubah dari tentara pendiam menjadi politikus dan tokoh masyarakat. REUTERS/Soe Zeya Tun
TEMPO.CO, Jakarta - Tuduhan baru dialamatkan kepada Penasehat Negara Myanmar yang digulingkan junta militer, Aung San Suu Kyi. Dikutip dari kantor berita Reuters, Militer Myanmar menuduh Aung San Suu Kyi telah menerima suap senilai US$600 ribu serta emas batangan selama menjabat sebagai penasehat negara.
Terkait apa suap tersebut, Militer Myanmar belum mengungkapkannya. Namun, Militer Myanmar memastikan penyelidikan tengah berjalan untuk mengungkap fakta di baliknya.
"Informasi tersebut sudah kami verifikasi dan sekarang sejumlah orang sedang kami periksa," ujar juru bicara junta Militer Myanmar, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun, Kamis, 11 Maret 2021.
Tuduhan tersebut bukan perkara hukum pertama yang menjerat Aung San Suu Kyi. Beberapa hari setelah Kudeta dimulai pada 1 Februari, Militer Myanmar memperkarakannya atas tuduhan melakukan impor alat telekomunikasi secara ilegal. Alat telekomunikasi yang dimaksud adalah walkie talkie yang ditemukan di rumah Aung San Suu Kyi saat ia diculik Militer Myanmar.
Zaw Min Tun melanjutkan, bukan hanya Aung San Suu Kyi yang bermasalah. Ia berkata, Presiden Win Myint dan tujuh menteri di administrasi Aung San Suu Kyi juga menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi. Salah satunya, kata ia, berkaitan dengan desakan kepada Komite Penyelenggara Pemilu untuk tidak menindaklanjuti laporan dari Militer Myanmar.
Tangkapan layar dari siaran televisi pemerintah Myanmar mulai 3 Februari 2021 menunjukkan Jenderal Min Aung Hlaing berbicara selama pertemuan. [MRTV / Handout melalui REUTERS]
Sebagaimana diketahui, kudeta Myanmar dipicu kekalahan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada pemilu tahun lalu. USDP sendiri adalah partai yang berafiliasi dengan Militer Myanmar.
Menurut Militer Myanmar, NLD telah bermain curang untuk mengalahkan USDP pada pemilu tahun lalu. Namun, klaim mereka, Komite Penyelenggara Pemilu tidak mau menindaklanjuti laporan mereka terkait dugaan kecurangan tersebut. Kesal, Militer Myanmar kemudian memutuskan untuk mengkudeta pemerintahan yang baru karena menganggapnya tidak sah.
Usai menggulingkan pemerintahan yang baru, yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Militer Myanmar menerapkan status darurat nasional selama setahun. Selain itu, mereka menjanjikan pemilihan umum baru dengan klaim "mencarikan pemimpin yang sah untuk Myanmar". Hingga sekarang, kapan pemilu baru itu akan digelar belum pernah sekalipun disinggung oleh Militer Myanmar.
Sekarang, situasi di Myanmar kian panas. Warga dan aparat saling beradu. Puluhan orang tewas dalam unjuk rasa yang terjadi di berbagai kota. Selain itu, berbagai media dibredel dan lebih dari 1700 orang ditangkap karena melawan junta militer. Aung San Suu Kyi adalah salah satu dari 1700 orang itu dan posisi ia belum diketahui hingga sekarang.
