TEMPO.CO, jakarta - Parlemen Cina dikabarkan akan mengumumkan sistem elektoral baru untuk Hong Kong pada pekan ini. Dikutip dari kantor berita Reuters, sistem elektoral yang baru akan semakin memanaskan situasi politik di Hong Kong karena akan membatasi secara ketat siapa yang bisa mengisi pos pemerintahan dan tidak.

"Perubahan ini akan menggoncang kepentingan politik lokal," ujar salah seorang sumber di pemerintahan, Selasa, 2 Maret 2021.

Jika tidak ada halangan, Parlemen Cina akan mengumumkan perubahan itu di acara Kongres Nasional Rakyat yang berlangsung pada Jumat nanti. Selama ini, acara tahunan itu selalu digunakan oleh Parlemen Cina untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan yang pro mereka, termasuk UU Keamanan Nasional Hong Kong.

Pejabat senior Cina, Xia Baolong, pekan lalu sudah melempar sinyal kira-kira seperti apa sistem elektoral yang baru. Ia berkata, hanya mereka yang "Patriot" yang bisa mengisi pos/ lembaga pemerintahan di Hong Kong.

"Patriot" adalah istilah yang selama ini digunakan Cina untuk menggambarkan mereka yang loyal terhadap pemerintahan. Dengan mengatakan hanya "Patriot" yang bisa mengisi pos pemerintahan di Hong Kong, maka bisa diprediksi Cina akan mengusir seluruh oposisi dari pos pemerintahan.

"Sistem elektoral di Hong Kong harus menyesuaikan dengan situasi di sana serta menutup pintu dari mereka yang Non-Patriot, agitator anti-Cina yang akan membawa kehancuran ke kota itu," ujar Xia Baolong, menyindir kelompok pro-demokrasi yang demonstrasinya kerap berujung kerusuhan.

Xia Baolong tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana "Non-Patriot" akan disingkirkan. Sementara itu, seorang sumber di pemerintahan mengatakan perubahan sistem elektoral akan meliputi sistem pemilihan legislatif itu sendiri dan komposisi panitia penyelenggara pemilu.

Pengunjuk rasa anti UU Keamanan Nasional Hong Kong berdemo pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, 1 Juli 2020. Ketika ribuan demonstran berkumpul di pusat kota untuk berdemonstrasi tahunan yang menandai hari peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina di 1997, polisi anti huru hara menggunakan semprotan merica untuk melakukan penangkapan, sementara toko-toko dan satu stasiun metro tutup. [REUTERS / Tyrone Siu]

Kelompok oposisi dengan cepat menyatakan akan menolak rencana tersebut jika terealisasi. Menurut mereka, hal itu akan menghancurkan segala harapan demokrasi di Hong Kong.

"Konsep yang disampaikan Xia Baolong pada dasarnya adalah Partai Komunis akan menguasai Hong Kong dan hanya loyalisnya yang akan memiliki posisi di pemerintahan. Jadi, bukan lagi rakyat yang memilih pemerintahan," ujar mantan anggota Parlemen Hong Kong, Lee Cheuk-yan.

Uniknya, beberapa figur pro-Beijing pun menganggap Cina agak kelewatan jika sampai mengubah sistem elektoral. Mereka khawatir apa yang dilakukan Pemerintah Cina pada akhirnya malah menghancurkan Hong Kong.

"Jangan bertindak terlalu jauh dan malah membunuh 'pasien' di sini. Kelompok oposisi sudah berhasil dinetralisir, jadi sebenarnya kita sudah bisa masuk dengan mulus," ujar politisi Pro-Beiojing, Shiu Sin-por, berbicara soal situasi Hong Kong.

Kantor perwakilan Cina di Hong Kong maupun Macau enggan mengomentari kabar yang beredar. Adapun Pemerintah Hong Kong, secara terpisah, menyatakan hal yang mereka harapkan adalah perbaikan sistem elektoral.

Baca juga: Kabur dari Tindakan Represif, Hampir 5.000 Warga Hong Kong Ajukan Visa Inggris

ISTMAN MP | REUTERS