TEMPO.CO, - Para penentang kudeta militer Myanmar menyambut baik sanksi yang diberikan Inggris dan Kanada kepada militer. Mereka meminta negara lain melakukan hal sama.

"Kami mendesak negara-negara lain untuk memiliki tanggapan yang terkoordinasi dan bersatu. Kami akan menunggu pengumuman sanksi Uni Eropa pada tanggal 22," kata pemimpin dan aktivis pemuda, Thinzar Shunlei Yi, melalui Twitter seperti dikutip dari Reuters, Jumat, 19 Februari 2021.

Selain itu, Jepang mengatakan telah setuju dengan India, Amerika Serikat dan Australia tentang perlunya demokrasi dipulihkan dengan cepat setelah pengambilalihan tentara 1 Februari di mana pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi ditahan. Hal ini memberikan tekanan tambahan tekanan diplomatik bagi militer.

Junta Myanmar belum bereaksi terhadap sanksi baru tersebut. Pada hari Selasa, seorang juru bicara militer mengatakan pada konferensi pers bahwa sanksi telah diperkirakan.

Pemimpin Junta Min Aung Hlaing sudah mendapat sanksi dari negara-negara Barat menyusul tindakan keras 2017 terhadap minoritas Muslim Rohingya.

"Memberi sanksi kepada para pemimpin militer sebagian besar bersifat simbolis, tetapi tindakan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan militer akan jauh lebih efektif," kata Mark Farmaner, direktur kelompok Kampanye Burma Inggris dalam reaksi terhadap sanksi tersebut.

Tentara merebut kembali kekuasaan Myanmar setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi. Kudeta ini menghentikan transisi ke demokrasi yang telah dimulai pada 2011.

Baca juga: Bersama Inggris, Kanada Ikut Jatuhkan Sanksi ke Militer Myanmar

Sumber: REUTERS