Rencana Stimulus COVID-19 US$1,9 Triliun Joe Biden Dapat Momentum Baru

Jumat, 5 Februari 2021 20:00 WIB

Presiden AS Joe Biden bersiap untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan AS yang baru Lloyd Austin di Kantor Oval di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Januari 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]

TEMPO.CO, Jakarta - Upaya Presiden Joe Biden untuk menggolkan kebijakan dana bantuan COVID-19 US$1,9 triliun (Rp26.600 triliun) mendapat jalan mulus. Dikutip dari kantor berita Reuters, Jumat, 5 Februari 2021, Senat Amerika mengesahkan rancangan anggaran baru yang diloloskan Parlemen Amerika sehari sebelumnya. Adapun isi rancangan tersebut adalah Demokrat bisa mengesahkan kebijakan dana bantuan Joe Biden tanpa dukungan Republikan.

Keputusan itu didapat setelah perdabatan dan voting selama kurang lebih 15 jam. Senat Amerika awalnya terjebak pada situasi imbang, 50-50 antara Demokrat dan Republikan. Namun karena Wapres Kamala Harris bisa menggunakan suaranya dalam situasi imbang, ia memilih untuk mendukung rancangan anggaran baru tersebut. Kedudukan suara kemudian berubah menjadi 51-50.

Hal itu menjadi pertama kalinya Kamala Harris menggunakan wewenangnya sebagai Presiden Senat untuk menjadi tie breaker. Jika Kamala Harris tidak turun tangan, maka rancangan anggaran yang menentukan kelanjutan program Joe Biden itu bakal terjebak.

Sebelum Kamala Harris turun tangan, Demokrat sempat memainkan daya tawarnya dengan menjanjikan sejumlah amandemen pada hasil-hasil voting sebelumnya. Beberapa di antaranya terkait kelanjutan proyek pipa gas Keystone XL dan bantuan COVID-19 untuk imigran ilegal. Republikan menolak.

Dengan lolosnya rancangan anggaran tersebut, maka yang diperlukan Joe Biden hanyalah memastikan Demokrat solid. Selama seluruh anggota Kongres Amerika dari Demokrat mendukungnya, maka bantuan bernilai fantastis itu sudah pasti lolos.

Diberitakan sebelumnya, program dana bantuan COVID-19 adalah salah satu program utama Joe Biden sebagai Presiden Amerika ke-46. Republikan dan Demokrat setuju akan tujuan program tersebut, namun tidak dengan besar anggarannya.

Republikan mendorong nilai anggaran yang jauh lebih kecil, bahkan tidak sampai separuhnya, yaitu US$600 miliar. Menurut Republikan, dana bantuan senilai US$1,9 triliun terlalu besar dan dini mengingat dana bantuan COVID-19 sebelumnya, US$900 miliar, belum lama berlalu. Jika dipaksakan, dampaknya buruk bagi perekonomian Amerika ke depan.

Perbedaan pandangan soal besar nilai anggaran itu membuat program Joe Biden tak kunjung jalan. Padahal, Joe Biden menargetkan anggaran sudah cair di bulan Maret. Itulah kenapa, belakangan, Joe Biden siap memodifikasi programnya selama nilainya tak diubah. Salah satu hal yang ia tawarkan adalah syarat penerimaan cek stimulus US$1400 untuk warga Amerika.

"Saya bisa mempertimbangkan batasan ketat soal siapa yang berhak menerima cek US$1400, namun saya tidak akan berkompromi untuk besarannya," ujar Joe Biden, dikutip dari kantor berita Reuters.

Baca juga: Joe Biden Pertimbangkan Kebijakan Dana Bantuan COVID-19 yang Selektif

ISTMAN MP | REUTERS

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-congress/u-s-senate-passes-budget-plan-to-advance-bidens-1-9-trillion-covid-aid-package-idUSKBN2A514V?il=0

Berita terkait

Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

52 menit lalu

Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 4 Mei 2024 diawali penolakan India soal tudingan xenofobia oleh Presiden AS Joe Biden

Baca Selengkapnya

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

9 jam lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

14 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

18 jam lalu

Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

Israel berencana mengusir warga Palestina keluar dari Kota Rafah di selatan Gaza ke sebidang tanah kecil di sepanjang pantai Gaza

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

1 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

1 hari lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

1 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Kronologi Perkemahan Pro-Palestina di Universitas-universitas AS

1 hari lalu

Kronologi Perkemahan Pro-Palestina di Universitas-universitas AS

Protes pro-Palestina yang menuntut gencatan senjata di Gaza dan divestasi perusahaan-perusahaan terkait Israel menyebar ke seluruh universitas AS.

Baca Selengkapnya

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

1 hari lalu

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

Presiden AS Joe Biden mengkritik gelombang unjuk rasa pro-Palestina yang berlangsung di berbagai kampus di seluruh negeri.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

1 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya