Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin telah meminta warga Malaysia untuk mematuhi Perintah Kontrol Gerakan (lockdown) pemerintah mulai Rabu, 18 Maret 2020.[Bernama/Astroawani]
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri MalaysiaMuhyiddin Yasin memastikan bahwa tidak akan ada kegiatan parlemen ataupun pemilu di masa Status Darurat Nasional COVID-19. Ia berkata, hal itu untuk memastikan pandemi COVID-19 juga tidak memburuk di kalangan pekerja pemerintah.
"Parlemen tidak akan bekerja sampai ada keputusan dari Raja Al-Sultan Abdullah. Selain itu, selama periode darruat, tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, atau kegiatan pemilihan apapun," ujarnya Muhyiddin, dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 12 Januari 2021.
Muhyiddin Yassin melanjutkan bahwa tidak adanya kegiatan parlemen ataupun pemilu bukan karena ia ingin menghalangi dua hal tersebut. Ia berkata, keputusannya mengajukan status darurat nasional ke Raja Malaysia murni karena alasan pandemi COVID-19.
Per berita ini ditulis, Malaysia tercatat memiliki 138 ribu kasus dan 555 kematian akibat COVID-19. Angka itu lebih rendah dari Indonesia yang mencatatkan 828 ribu kasus dan 24 ribu kematian.
"Saya bisa pastikan bahwa pemerintahan sipil akan tetap berjalan seperti biasa. Ini bukan kudeta militer dan jam malam pun juga tak akan diketatkan. Saya jamin kerja pemerintahan dan layanan publik tak akan terdampak."
"Saya tahu sejumlah partai benar-benar berkeinginan untuk menyelenggarakan pemilihan umum," ujar Muhyiddin Yasin, menyinggung isu bahwa dirinya mengajukan status darurat nasional untuk berlindung dari tekanan politik.
Perihal kapan status darurat nasional akan berlaku, sejauh ini ditetapkan tetap sampai Agustus. Namun, Muhyiddin Yassin mengatakan pemerintahannya akan membentuk komite khusus yang memberi rekomendasi ke Raja Malaysia soal kapan status darurat perlu diberhentikan.
