Boris Johnson: Brexit Berpotensi Tanpa Kesepakatan

Sabtu, 12 Desember 2020 16:00 WIB

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara selama pidato kenegaraan dari Downing Street No 10 di tengah wabah penyakit virus corona masih berlanjut, London, Inggris, 10 Mei 2020. [Andrew Parsons / No 10 Downing Street / Handout melalui REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memasang ekspektasi rendah terkait hasil masa transisi Brexit. Ia, bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von Der Leyen, menyatakan bahwa Brexit kemungkinan akan berakhir tanpa kesepakatan apapun.

"Sepertinya sangat-sangat besar kemungkinan kami harus mengambil solusi yang menurut saya akan baus untuk Inggris. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau per 1 Januari 2021. Tentu itu akan berbeda dibanding apa yang kita coba capai," ujar Boris Johnson pada Jumat kemarin, dikutip dari kantor berita Reuters, 11 Desember 2020.

Sebagaimana diketahui, Inggris sudah memantapkan diri bahwa mereka akan keluar dari Eropa. Keputusan itu diambil awal tahun ini dan akan berlangsung awal tahun depan.

Apa yang sedang berjalan sekarang adalah masa transisi, berlangsung hingga 31 Desember 2020. Selama masa transisi itu, Inggris dan Uni Eropa harus membereskan kesepakatan-kesepakatan kerjasama yang hendak dipertahankan.

Masyarakat menyelenggarakan Hari Brexit pada 31 Januari 2020 di Parliamentary Square


Inggris, walau memutuskan berpisah dari Uni Eropa, tetap berkeinginan untuk bisa mengakses pasar tunggal Eropa. Dengan begitu, mereka tetap bisa mengekspor tanpa tarif besar. Nilai perdagangan antara Inggris Eropa sendiri ditaksir US$1 triliun per tahun sehingga sulit untuk dilepas begitu saja.

Eropa bersedia memberi akses tersebut ke Inggris, namun mereka meminta timbal balik juga. Mereka meminta keseteraan dalam perdagangan (level playing field) dan juga akses ke wilayah perairan Inggris di mana salah satu yang terbaik untuk perikanan. Nah, negosiasi di antara keduanya buntu dalam isu-isu tersebut dan Johnson tidak melihat bakal ada titik temu.

"Jika ada tawaran besar dari mereka, perubahan besar, maka saya harus melihatnya dulu." ujar Boris Johnson. Ia kemudian mengatakan akan menggelar rapat dengan kabinet untuk mengcek kesiapan Inggris apabila negosiasi dengan Eropa berakhir tanpa kesepakatan.

Ursula von Der Leyen, secara terpisah, mengatakan bahwa negosiasi dengan Inggris malah memburuk, bukan membaik. Oleh karenanya, dia tidak melihat ada kemungkinan Eropa dan Inggris berpisah dengan kesepakatan.

"Kemungkinan No Deal Brexit lebih tinggi dibanding tidak," ujar salah seorang pejabat Uni Eropa yang mengetahui negosiasi dengan Inggris. Ia menambahkan, Inggris dan Eropa akan beristirahat dulu hingga Minggu malam sebelum melanjutkan negosiasi lagi.

ISTMAN MP | REUTERS

https://www.reuters.com/article/us-britain-eu/no-deal-on-brexit-trade-very-very-likely-british-pm-johnson-says-idUSKBN28L0NR?il=0

Berita terkait

RI - Inggris Berkomitmen Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan

15 jam lalu

RI - Inggris Berkomitmen Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan

Pemerintah Indonesia bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris Greg Hands MP untuk membahas sejumlah kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan.

Baca Selengkapnya

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

1 hari lalu

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

Seorang detektif swasta Israel yang dicari oleh Amerika Serikat, ditangkap di London atas tuduhan spionase dunia maya

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

2 hari lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

2 hari lalu

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

3 hari lalu

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

4 hari lalu

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

Menko Airlangga menegaskan Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.

Baca Selengkapnya

Uni Eropa Cemas TikTok Lakukan Pelanggaran

4 hari lalu

Uni Eropa Cemas TikTok Lakukan Pelanggaran

Ursula von der Leyen mengakui TikTok telah menimbulkan ancaman, namun dia tidak menjelaskan lebih detail.

Baca Selengkapnya

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

4 hari lalu

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

Perusahaan farmasi AstraZeneca digugat dalam gugatan class action atas klaim bahwa vaksin Covid-19 produksinya menyebabkan kematian dan cedera serius

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

4 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

5 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya