TEMPO.CO, Jakarta - Oposisi di Kuwait memenangkan pemilu legislatif 2020, di mana dua-per-tiga anggota parlemen sebelumnya kehilangan kursi mereka. Dalam pemilu legislatif ini, tidak ada calon anggota parlemen perempuan, yang lolos.

Analis melihat hasil pemilu ini bisa menghambat upaya reformasi pemerintah Kuwait dalam mengatasi krisis liquiditas yang parah.

Emir Kuwait yang baru, Sheik Nawaf al-Ahmad al-Sabah saat ikuti pengambilan sumpah jabatan di parlemen, di kota Kuwait, Kuwait, 30 September 2020. Sheikh Nawaf berkontribusi dalam mendukung dan membangun integrasi keamanan di Dewan Kerjasama Teluk dan negara-negara Arab. Ia juga memberi ruang bagi kaum muda Kuwait untuk bergabung ke Kementerian Dalam Negeri. REUTERS/Stephanie McGehee

Emir Kuwait Nawaf al-Ahmad al-Sabah, yang mengambil alih tahta Kuwait menyusul kematian abangnya pada September 2020, mengutarakan harapan antara keluarga berkuasa di Kuwait dan kritik mereka terhadap parlemen yang sering menghadapi kebuntuan dan perpecahan.

Pada Minggu, 6 Desember 2020, Emir Nawaf menerima pengunduran diri kabinet Perdana Menteri Kuwait Sabah Al Khalid Al Sabah. Penguduran diri ini aalah sebuah prosedur rutin setiap kali dilakukan pemilu. Selanjutnya, Emir Nawaf akan menunjuk Perdana Menteri Kuwait yang baru untuk membentuk kabinet yang baru pula.

Hasil perhitungan akhir pemilu legislatif pada Minggu, 6 Desember 2020, memperlihatkan ada 31 anggota parlemen baru yang terpilih dari total 50 kursi yang diperebutkan. Dalam pemilu legislatif 2020, ada 29 kandidat perempuan yang mencalonkan diri, namun tak satu pun dari mereka yang terpilih.

Belum ada pengumuman resmi soal angka perolehan pemilu legislatif Kuwait 2020, namun media setempat mewartakan jumlah masyarakat yang berpartisipasi jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan mengingat pemilu diselenggarakan di tengah wabah Covid-19.

Dari perhitungan yang dipublikasi, terlihat anggota legilatif yang menang berasal dari kelompok kesukuan dan islamis. Tokoh-tokoh oposisi Kuwait telah mengajukan proposal reformasi pemilu dan pengampunan bagi para pembangkang.

“Oposisi mendapatkan kemenangan yang lebih besar dari yang diperkirakan. Ada sebuah niat untuk membalikkan meja pada mereka yang bersekutu dengan pemerintah,” kata analis politik, Mohamad al-Dosayri.

Analis asal Kuwait lainnya, Nasser al-Abdali mengatakan susunan baru parlemen Kuwait tampaknya akan mengarahkan pada perselisihan undang-undang utang yang sudah lama menjadi kebuntuan di legislatif dan perselisihan pada undang-undang pemilu.

Kedua analis itu berpandangan, banyak yang mungkin akan menentang kebijakan penghematan, yang dibutuhkan untuk memangkas deficit yang parah atau menaikkan utang pemerintah hingga ambang batas. Pada tahun ini ekonomi Kuwait menghadapi defisit sekitar USD.46 miliar atau Rp 650 triliun. Prioritas pemerintah Kuwait saat ini adalah meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang memungkinkan Kuwait memanfaatkan pasar utang internasional.

Sumber: https://uk.reuters.com/article/uk-kuwait-elections/kuwaiti-opposition-make-gains-in-first-parliamentary-vote-under-new-emir-idUKKBN28G0G2