TEMPO Interaktif, Dili: Bekas perdana menteri Mari Alkatiri akhirnya mengaku pernah memberikan perintah darurat kepada pasukan pimpinan Panglima Tentara Timor (FDTL) Leste Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak untuk menyerang tentara desertir di Tasitolu.
Menurut Alkatiri, penyerangan itu dilakukan karena tentara desertir telah menyerbu dan membakar rumah warga pada 28-29 April 2006 silam.
Alkatiri mengakui ini setelah didesak anggota parlamen dari fraksi Undertim, Renan Selak. Sebelumnya Renan juga mendesak Taur Matan Ruak untuk membongkar identitas pelaku pemberian perintah. Menurutu Renan, penyerangan di Tasitolu bukan tangung jawab serdadu, tetapi tangung jawab sepenuhnya sang komandan, yakni Taur.
"Ini yang kata orang tragedi di Tasitolu, tetapi realitasnya tidak ada. Kita bisa berdiskusi secara politik pemberian perintah ini benar atau tidak. Tetapi, tidak ada kekerasan yang dilakukan tentara di sana," kata Alkatiri dalam jumpa pers hari ini di Gedung Parlemen, Dili.
Selama ini, kata Alkatiri, banyak pihak yang mencoba menyeret dia ke penjara tetapi tidak bisa, sehingga mengangkat lagi isu soal pemberi perintah kepada tentara Timor Leste.
Alkatiri mengaku bahwa pihaknya juga memberikan perintah kepada para veteran untuk ikut campur dalam pemulihan situasi di Dili, karena pemerintah dan parlemen dalam bahaya pemblokiran kelompok pemberontak.
Presiden Partai Sosial Demokrat Mario Viegas Carrascalao mendukung desakan anggota parlemen untuk mengungkap kasus ini. Menurut mantan Gubernur Timor-Timur itu, penyerangan serdadu adalah tangung jawab komandan, sehingga komandanlah yang harus diadili, bukan serdadu. "Sebenarnya (komandan FDTL) siap diadili, meski mungkin ada pengakuan politik," katanya.
Menanggapi pengakuan Alkatiri, Mario menilai bahwa perdana menteri tidak berhak memberi perintah kepada tentara, kecuali presiden selaku panglima tertinggi, yang waktu itu dijabat Xanana Gusmao. Menurut Mario, Alkatiri dapat memberikan perintah jika presiden tidak berada di tempat saat krisis politik dan militer terjadi.
JOSE SARITO AMARAL (DILI)
Menurut Alkatiri, penyerangan itu dilakukan karena tentara desertir telah menyerbu dan membakar rumah warga pada 28-29 April 2006 silam.
Alkatiri mengakui ini setelah didesak anggota parlamen dari fraksi Undertim, Renan Selak. Sebelumnya Renan juga mendesak Taur Matan Ruak untuk membongkar identitas pelaku pemberian perintah. Menurutu Renan, penyerangan di Tasitolu bukan tangung jawab serdadu, tetapi tangung jawab sepenuhnya sang komandan, yakni Taur.
"Ini yang kata orang tragedi di Tasitolu, tetapi realitasnya tidak ada. Kita bisa berdiskusi secara politik pemberian perintah ini benar atau tidak. Tetapi, tidak ada kekerasan yang dilakukan tentara di sana," kata Alkatiri dalam jumpa pers hari ini di Gedung Parlemen, Dili.
Selama ini, kata Alkatiri, banyak pihak yang mencoba menyeret dia ke penjara tetapi tidak bisa, sehingga mengangkat lagi isu soal pemberi perintah kepada tentara Timor Leste.
Alkatiri mengaku bahwa pihaknya juga memberikan perintah kepada para veteran untuk ikut campur dalam pemulihan situasi di Dili, karena pemerintah dan parlemen dalam bahaya pemblokiran kelompok pemberontak.
Presiden Partai Sosial Demokrat Mario Viegas Carrascalao mendukung desakan anggota parlemen untuk mengungkap kasus ini. Menurut mantan Gubernur Timor-Timur itu, penyerangan serdadu adalah tangung jawab komandan, sehingga komandanlah yang harus diadili, bukan serdadu. "Sebenarnya (komandan FDTL) siap diadili, meski mungkin ada pengakuan politik," katanya.
Menanggapi pengakuan Alkatiri, Mario menilai bahwa perdana menteri tidak berhak memberi perintah kepada tentara, kecuali presiden selaku panglima tertinggi, yang waktu itu dijabat Xanana Gusmao. Menurut Mario, Alkatiri dapat memberikan perintah jika presiden tidak berada di tempat saat krisis politik dan militer terjadi.
JOSE SARITO AMARAL (DILI)
