TEMPO.CO, - James (nama samaran), 29 tahun, warga Yola, Adamawa, Nigeria, nekat menjarah gudang bantuan sosial (Bansos) Covid-19 karena merasa pemerintah tak kunjung menyalurkannya. Ia semakin jengkel saat mengetahui banyak bahan makanan yang sudah kedaluwarsa.

James mengaku mengambil tujuh dus mie instan, dua kantong gula, dan satu karung beras. Seperti ditampilkan dalam video liputan Reuters, mie instan yang James ambil bermerek Indomie.

“Saya sangat kaget saat sampai di gudang dan saya melihat banyak barang. Sebagian besar barang sudah kedaluwarsa," katanya dikutip dari Reuters, Selasa, 10 November 2020.

James (nama samaran), 29 tahun, warga Yola, Adamawa, Nigeria, nekat menjarah gudang bantuan sosial (Bansos) Covid-19 karena merasa pemerintah tak kunjung menyalurkannya. REUTERS

Menurut dia, bantuan makanan itu seharusnya segera didistribusikan ke warga-warga miskin yang kelaparan karena terdampak Covid-19. "Saya seperti ... mengapa kami tidak mendapatkannya," ucap James.

James tidak sendiri. Sejak akhir Oktober 2020 terjadi berbagai penjarahan gudang bansos Covid-19 milik pemerintah di negara bagian Kaduna, Kwara, dan Lagos. Video-video terkait penjarahan ini pun memenuhi media sosial.

Pihak berwenang membantah tuduhan menimbun makanan atau ingin menjual kembali bantuan itu. National Governors Forum (NGF), yang mempertemukan para kepala 36 negara bagian Nigeria, mengatakan beberapa barang yang dijarah adalah cadangan strategis menjelang gelombang kedua Covid-19 yang diproyeksikan.

Namun tampaknya warga Nigeria tak lagi percaya pada alasan pemerintah. Pasalnya barang yang diklaim untuk meringankan beban masyarakat itu sebagian sudah membusuk atau kedaluwarsa. Hal ini memicu kemarahan warga karena di saat bersamaan harga pangan melonjak dan pengangguran bertambah.

Kantor Menteri Urusan Kemanusiaan Sadiya Umar Farouk mengatakan mendistribusikan bantuan itu adalah tanggung jawab gubernur negara bagian, bukan pemerintah federal. NGF tidak membalas permintaan komentar dari Reuters.

REUTERS

Sumber:

https://www.reuters.com/article/idUSKBN27P0VT?il=0