TEMPO.CO, - Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada politikus Kristen Lebanon sekaligus menantu Presiden Michel Aoun, Gebran Bassil, atas dugaan korupsi sistemik. "Korupsi yang dicontohkan oleh Bassil telah mengikis fondasi pemerintahan yang efektif yang melayani rakyat Lebanon," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dikutip dari Reuters, Sabtu, 7 November 2020.

Seorang pejabat senior AS mengatakan, sikap Bassil yang mendukung gerakan Syiah Hizbullah menambah motivasi AS untuk memberi sanksi kepadanya. Washington diketahui telah memberikan sanksi kepada beberapa anggota Hizbullah.

Bassil merupakan salah satu politikus Kristen Maronit yang paling berpengaruh di Lebanon. Dia menjadi penasihat senior Aoun sejak 2005 dan memiliki ambisi menjadi orang nomor satu di Lebanon. Di bawah sistem politik sektarian Lebanon, presiden haruslah seorang Maronit.

Perdana Menteri Saad al-Hariri menggambarkan Bassil sebagai "presiden bayangan". Bassil pernah menjabat sebagai menteri telekomunikasi, menteri energi dan air, dan menteri luar negeri sebelum menjadi penasihat Aoun.

Pada 2015, Bassil menjadi kepala Gerakan Patriotik Bebas (FPM), blok politik Kristen terbesar di sistem pembagian kekuasaan sektarian Lebanon yang didirikan oleh Aoun. FPM mendefinisikan dirinya sebagai pihak yang membela hak-hak Kristiani.

Sejak FPM bersekutu dengan Hizbullah pada 2006, Bassil kerap membela kelompok bersenjata itu. Ia mengkritik sikap AS yang menyebut Hizbullah sebagai organisasi teroris.

Di dalam negeri, Bassil menjadi sasaran protes warga Lebanon pada 2019 karena dianggap menjalankan pemerintahan yang buruk, korupsi, yang berujung pada turunnya pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat pemerintah Lebanon gagal menangani masalah kelistrikan yang merugikan kas negara miliaran dolar sementara di sana sering terjadi pemadaman.

Sumber:

https://www.reuters.com/article/idUSKBN27M271?il=0