7 Politikus Oposisi Hong Kong Ditahan

Senin, 2 November 2020 07:00 WIB

Pengunjuk rasa anti UU Keamanan Nasional Hong Kong berdemo pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, 1 Juli 2020. Ketika ribuan demonstran berkumpul di pusat kota untuk berdemonstrasi tahunan yang menandai hari peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina di 1997, polisi anti huru hara menggunakan semprotan merica untuk melakukan penangkapan, sementara toko-toko dan satu stasiun metro tutup. [REUTERS / Tyrone Siu]

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Hong Kong menangkap tujuh politikus oposisi dengan tuduhan menghalangi rapat dewan legislatif pada Mei 2020, yang berakhir dengan kericuhan. Penangkapan ini disebut efek dari berlakunya UU Keamanan Nasional Hong Kong, yang kontroversial sejak Juli 2020.

Politikus yang ditangkap itu adalah Wu Chi Wai, Andrew Wan, Helena Wong, Kwok Wing Kin, Eddie Chu, Raymond Chan dan Fernando Cheung. Sebelum mereka, polisi telah menangkap 30 orang lain dengan dasar UU Keamanan Nasional Hong Kong.

Penangkapan ini diumumkan pula melalui halaman Facebook milik ketujuh politkus itu.

"Tang Siu-Kin (Andrew Wan) ditangkap polisi dan saat ini berada di kantor polisi Tsuen Wan," tulis Andrew Wan di Facebooknya, Ahad, 1 Oktober 2020.

Polisi menahan sejumlah pendemo pro-demokrasi saat aksi protes ketika pembahasan undang-undang lagu kebangsaan di Hong Kong, Cina, Rabu, 27 Mei 2020. Aksi ini masih merupakan lanjutan dari aksi menentang Undang-undang Keamanan Nasional pada tahun lalu. REUTERS/Tyrone Siu

Advertising
Advertising

Cina pada 30 Juni 2020, telah memberlakukan UU Keamanan Nasional Hong Kong. Hal ini dikritik secara luas oleh pemerintah Barat dan kelompok-kelompok HAM.

Pasalnya UU tersebut melarang upaya memisahkan Hong Kong dari Cina, tindakan subversif, terorisme, dan berkolusi dengan pasukan asing sehingga membahayakan keamanan nasional Hong Kong.

Para pengkritik undang-undang tersebut mengatakan itu merupakan langkah terbaru Cina untuk memperkuat cengkeramannya pada Hong Kong yang merupakan bekas koloni Inggris dan untuk mengikis kemerdekaan mereka.

Sumber: https://www.reuters.com/article/idUSKBN27H0YF?il=0

Berita terkait

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

Partai Gelora menolak PKS jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena dinilai selalu 'menyerang' saat masa kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

1 hari lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

Soal PKS berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan respons berbeda dari internal PKS.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

2 hari lalu

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

Pengamat sarankan PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

2 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

2 hari lalu

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.

Baca Selengkapnya

Hong Kong Meluncurkan Tiket Bus Khusus untuk Wisatawan

4 hari lalu

Hong Kong Meluncurkan Tiket Bus Khusus untuk Wisatawan

Mulai Sabtu, 27 Juli 2024, salah satu operator bus di Hong Kong menerapkan tiket satu hari tanpa batas untuk wisatawan

Baca Selengkapnya

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

4 hari lalu

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya