TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Partai Keadilan Rakyat di Malaysia menilai Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, memegang inisiatif politik untuk bisa mendapatkan dukungan luas dari partai politik.

Direktur Komunikasi PKR, Fahmi Fadzil, mengatakan ini setelah pemerintaan PM Muhyiddin untuk penetapan status darurat Malaysia tidak dikabulkan raja.

“Sebagai seseorang yang telah kehilangan modal politik yang besar, masih belum telat untuk mencari dukungan. Dia harus melakukan hal yang terhormat. Hal terhormat yang dilakukan oleh setiap orang yang berada pada posisinya,” kata Fahmi seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 26 Oktober 2020.

Fahmi, yang juga anggota parlemen dari daerah Lembah Pantai, mengatakan PKR menghargai nasihat raja agar tidak melakukan intrik politik.

“Koalisi Pakatan Harapan bisa mengkaji konfigurasi baru,” kata Fahmi seperti dilansir Channel News Asia.

Fahmi mengatakan PKR telah bersumpah setia pada Konstitusi Federal. Maka, partai tidak akan berkompromi soal reformasi dan prinsip tata kelola yang benar.

Menurut dia, kondisi politik di Malaysia saat ini sangat cair sehingga sulit ditebak arahnya. Namun, koalisi politik harus memperhatikan stabilitas.

“Dan memastikan kebijakan pemerintah Malaysia bisa terimplementasi baik di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata dia. Sebulan lalu, Presiden PKR, Anwar Ibrahim, menyatakan telah mendapat dukungan mayoritas suara parlemen untuk bisa menggantikan PM Muhyiddin Yassin.

Sumber

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/malaysia-emergency-muhyiddin-pkr-fahmi-fadzil-13375416