TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Korea Selatan, Hong Nam-ki, menjadi korban aturan perumahan yang dirancangnya setelah kontrak sewa rumah yang dia tempati diputus oleh penyewa dan terpaksa mencari rumah yang lebih jauh dari kantornya.

Hong Nam-ki, arsitek kebijakan yang bertujuan untuk melindungi penyewa dan memperlambat peningkatan deposit, terpaksa mencari rumah baru karena penyewa bereaksi terhadap aturan tersebut dengan segera mengganti penyewa sehingga mereka dapat menambah deposit.

Hong Nam-ki juga terpaksa mencari rumah lebih jauh karena rata-rata deposit tempat tinggalnya yang berjarak 20 menit dari parlemen telah melonjak sepertiga sejak peraturan perumahannya berlaku pada bulan Juli. Ironi ini membuat warganet Korea Selatan berkomentar.

"Yang buruk menjadi lebih buruk, dia bisa berkemah di Gedung Biru Kepresidenan, kan?," komentar seorang warganet di forum real estate online.

Dikutip dari Reuters, 22 Oktober 2020, harga apartemen Seoul telah meningkat lebih dari 50% sejak Presiden Moon Jae-in yang berhaluan kiri mewarisi aturan hipotek yang dilonggarkan dari pemerintahan sebelumnya tiga tahun lalu.

Untuk memperlambat permintaan melalui skema beli-untuk-sewa, Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan, yang dipimpin oleh Hong, membatasi peningkatan simpanan deposit "jeonse" sebesar 5% dan memungkinkan penyewa untuk memperpanjang kontrak dua tahun standar untuk dua tahun tambahan, kecuali jika tuan tanah sendiri pindah ke properti tersebut.

Jeonse adalah deposit yang dapat dikembalikan sekaligus yang dibayarkan, bukan sewa bulanan. Tuan tanah menginvestasikan deposit dan pengembalian uang saku.

Pada akhir Juli, tiga undang-undang kontroversial tentang sewa rumah mulai berlaku untuk membantu menstabilkan harga rumah yang melonjak dengan lebih melindungi hak-hak penyewa, Yonhap melaporkan.

Undang-undang menjamin keabsahan kontrak sewa rumah hingga empat tahun dan membatasi kenaikan sewa maksimum sebesar 5 persen jika terjadi pembaruan kontrak.

Hong mengatakan pasar perumahan akan stabil jika pasar mencerna tiga undang-undang tersebut.

Hong mengatakan harga apartemen tetap datar atau menguat sejak pemerintah mengumumkan serangkaian langkah pemerintah untuk menstabilkan real estat.

Selain pengesahan tiga undang-undang properti, pemerintah juga mengumumkan kenaikan pajak, peraturan pinjaman, dan rencana untuk memasok lebih banyak rumah di Seoul dan sekitarnya.

Undang-undang tersebut menyebabkan kekurangan perumahan jeonse yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh negeri karena tuan tanah berusaha untuk mengosongkan properti sebelum implementasi Juli sehingga mereka dapat menambah simpanan deposit untuk penyewa baru, karena kemungkinan tidak dapat mengumpulkannya lagi selama empat tahun.

Dalam kasus Hong, masa sewanya berakhir pada Januari saat pemiliknya akan pindah ke properti, kata seorang makelar yang mengutip database industri.

"Teman-teman tuan tanah, jangan menyewakan ke Hong, biarkan dia menderita!" tulis netizen lain di forum real estate populer. "Mari buat dia merasakan apa yang telah dilakukan pemerintah!"

Pemilik Hong belum memberikan komentar dan juru bicara pemerintah menolak menanggapi.

Untuk apartemen tiga kamar tidur yang sebanding di kompleks Hong di pasar atas Mapo, Seoul barat, menteri keuangan sekarang akan menghadapi simpanan deposit yang melonjak 32% dalam tiga bulan menjadi 830 juta won (Rp 10,7 miliar), menurut data dari Naver Real Estate.

Hong, yang telah melayani pemerintah selama lebih dari 30 tahun, memiliki kekayaan bersih 1,06 miliar won (Rp 13,7 miliar) pada akhir Desember, menurut data pemerintah Korea Selatan.

Hong adalah salah satu kelompok pejabat senior yang populer disalahkan karena gagal mengekang kenaikan harga rumah di negara ekonomi terbesar keempat di Asia, bahkan setelah lebih dari 20 putaran aturan pembatasan hipotek dan langkah-langkah lain selama masa jabatan Presiden Moon. Pada saat itu, harga rata-rata apartemen Seoul telah meningkat lebih dari 50%, data KB Bank melaporkan.

Langkah paksa itu menyebabkan fenomena schadenfreude, rasa puas menyaksikan kesulitan orang lain, dengan warga Korea Selatan berjuang untuk menemukan perumahan yang terjangkau mengejek Hong karena menjadi korban dari perbuatannya sendiri.

"Dear Hong, datang dan tinggallah di tempatku. Saya akan berikan yang bagus," kata seorang netizen.

"Hong sangat pintar. Bagus sekali bro. Teruslah berperan sebagai korban dan minta pekerjaan yang lebih besar dari Moon," kata yang lain.

Hong, yang merangkap sebagai wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi, adalah seorang tuan tanah tetapi tidak dapat pindah ke salah satu dari dua propertinya. Penyewa di apartemennya di Uiwang, selatan Seoul, telah memperpanjang masa sewa dua tahun karena aturan baru. Properti lainnya, di Sejong, sedang dibangun.

Pada sesi audit rutin parlemen pada awal Oktober, Hong ditanya oleh anggota parlemen oposisi apakah dia telah menemukan rumah baru.

"Saya belum menemukannya," kata Hong Nam-ki.

Sumber:

https://uk.reuters.com/article/uk-southkorea-economy-housing-finmin-idUKKBN2770R3

https://en.yna.co.kr/view/AEN20201014001300320