TEMPO.CO, Jakarta - PM Yoshihide Suga menyampaikan bahwa Jepang akan memberikan sejumlah bantuan ke negara-negara ASEAN untuk menjaga kestabilan dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Laut Cina Selatan. Hal tersebut menyusul naiknya tensi di Laut Cina Selatan sepanjang 2020.

Salah satu bantuan yang akan diberikan adalah kapal patorli ilegal fishing. Hal itu menimbang kapal-kapal illegal, yang kebanyakan berbendera Cina, kerap masuk ke wilayah perairan negara-negara ASEAN tanpa izin.

"Kami akan memberi bantuan kapal coast guard ke kawasan Indo-Pasifik...Dengan pengalaman dan kualitas tinggi Japan Coast Guard, kami ingin berkontribusi," ujar Yoshihide Suga dalam jumpa pers hari ini, Rabu, 21 Oktober 2020.

Selain kapal patroli illegal fishing, bantuan lainnya adalah transfer teknologi pertahanan ke negara-negara Asia Tenggara. Hal itu untuk memastikan negara-negara Asia Tenggara bisa bertahan atau membela diri apabila situasi di Indo-Pasifik mengalami eskalasi. Apalagi, ada upaya untuk mengubah status quo di sana.

Perdana Menteri baru Jepang, Yoshihide Suga, tiba di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan, Selasa, 20 Oktober 2020 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Ia disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di tangga pesawat. Foto Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

Bantuan berupa transfer teknologi tersebut, kata Yoshihide Suga, akan diikuti dengan penguatan sumber daya manusia untuk menyokong penegakan hukum di laut. Pertemuan 2+2 antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dari Jepang dan negara anggota ASEAN akan dilakukan untuk membahas bantuan itu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jepang, Yoshida Tomoyuki, mengkonfirmasi pernyataan Yoshihide Suga soal pertemuan untuk membahas bantuan dari Jepang. Ia berkata, pertemuan antar kementerian tersebut akan membahas mekanisme konsultasi pertahanan, transfer teknologi, serta penegakan hukum di kawasan Indo-Pasifik.

"(dengan Indonesia) Presiden Joko Widodo juga mengharapkan adanya sinergi, kesepahaman antara ASEAN Outlook for Indo-Pacific dengan Free and Open Indo-Pacific," ujar Yoshida Tomuyuki dalam kesempatan terpisah.

Walau bantuan-bantuan tersebut berkaitan dengan pertahanan, Yoshida Tomoyuki menegaskan bahwa Jepang tidak ingin ada pendekatan militeristik dalam menyelesaikan masalah di Indo-Pasifik. Ia berkata, bantuan tersebut untuk membela diri sementara penyelesaian masalah harus mengacu pada hukum internasional, UNCLOS.

"Segala konflik harus diupayakan untuk diselesaikan secara diplomatis," ujar Yoshida Tomoyuki. Menurutnya, apabila situasi di Indo-Pasifik atau Laut Cina Selatan memanas, ASEAN akan merugi karenanya.

Salah satu ancaman terbesar di kawasan Indo-Pasifik adalah Cina. Sebagai contoh, sepanjang tahun ini, Cina aktif melakukan ekspansi di kawasan Laut Cina Selatan atau mereka sebut sebagai Nine Dash Line. Selain memperkuat dua pulau buatan di Paracel dan Spratly dengan kekuatan militer, mereka juga aktif mengintimidasi kapal-kapal negara ASEAN.

ISTMAN MP