TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi telepon seluler yang digunakan Myanmar untuk membantu proses pemilu dikritik atas penggunaan istilah rasis yang menyerang kaum Muslim Rohingya. Padahal Uni Eropa, selaku penyandang dana pembuatan aplikasi sudah meminta untuk menghapus kontroversi tersebut.

Dilansir dari Channel News Asia, aplikasi mVoter2020, yang tujuannya adalah meningkatkan kesadaran pemilih, memberi label pada dua kandidat etnis Rohingnya dengan sebutan ‘Bengali’. Istilah ini memberi implikasi bahwa mereka adalah imigran dari Bangladesh dan ditolak oleh banyak orang Rohingya.

Setelah tim kampanye Justice for Myanmar mengatakan bahwa aplikasi tersebut berisiko mengobarkan nasionalisme, situs website tempat mengunduh aplikasi langsung offline. Namun para pemilik aplikasi masih bisa mengakses data-data kandidat menggunakan aplikasi tersebut.

Pierre Michel, penasihat diplomasi publik untuk misi Uni Eropa di Myanmar, mengatakan bahwa Uni Eropa sudah sangat menganjurkan penghapusan data-data kontroversial yang menyebabkan diskriminasi.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar, didukung oleh STEP Democracy, dan didanai oleh Uni Eropa. Proyek ini dilaksanakan di Myanmar oleh Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu (International IDEA), dan Asia Foundation yang berbasis di Amerika.

Namun, para penyedia dana berusaha untuk menjauhkan diri dari aplikasi. Mereka justru menyuruh Komisi Pemilihan Umum Myanmar untuk bertanggung jawab penuh atas kontennya, serta menghapus rincian keterlibatan penyedia dana.

Seorang kandidat Rohingya yang terdaftar sebagai "Bengali" di aplikasi didiskualifikasi dari pencalonan pada hari Jumat setelah komisi itu mengatakan telah menemukan orang tuanya bukan warga negara. Masih belum jelas apakah keputusan itu terkait dengan aplikasi.

Marcus Brand, direktur negara International IDEA, mengatakan bahwa organisasi tersebut menyesali para kandidat yang menjadi sasaran, dilecehkan atau diserang karena etnis atau afiliasi agama mereka.

Namun ia juga mengatakan bahwa deklarasi etnis dan agama merupakan bagian penting dari proses pemilihan Myanmar.

FERDINAND ANDRE | CNA