TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, mengatakan pada Ahad kemarin bahwa negaranya terbuka untuk melanjutkan negosiasi klaim perairan Mediterania Timur dengan Yunani. Namun, jika pertemuan pemimpin Uni Eropa pada pekan ini menetapkan sanksi untuk Turki, Kalin menyatakan hal itu tidak akan membantu negosiasi dengan Yunani.

“Pada saat ini, iklimnya jauh lebih cocok untuk memulai negosiasi,” kata Ibrahim Kalin sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 21 September 2020.

Diberitakan sebelumnya, kedua anggota NATO dan tetangga tersebut telah terkunci dalam perselisihan sengit mengenai batas kontinen di perairan Mediterania Timur. Turki dan Yunani saling klaim atas perairan yang kaya sumber daya alam gas tersebut.

Ketegangan keduanya sudah berjalan sejak bulan lalu, ketika Turki mengirim kapal survei migas ke perairan Mediterania Timur. Yunani mengecam langkah tersebut, menyebutnya sebagai tindakan ilegal, namun Turki bergeming. Tidak terima, Yunani dan Siprus mengadu ke Uni Eropa pada Kamis pekan lalu, mendesak mereka untuk memberikan reaksi keras ke Turki.

Tak lama setelah aduan itu, Turki menarik kapal survei mereka, Oruc Reis, dari wilayah sengketa. Namun, mereka membantah hal itu berkaitan dengan langkah Yunani ke Uni Eropa. Turki mengklaim, mundurnya Oruc Reis adalah untuk kepentingan perbaikan, bukan poltik.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sendiri telah melakukan pembicaraan dengan Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel serta Kanselir Jerman Angela Merkel. Keduanya diklaim ingn meredakan situasi yang ada.

Siprus, secara terpisah, menolak penyelesaian secara damai. Mereka masih bersikeras untuk memberikan sanksi terhadap Turki. Ibrahim Kalin mengatakan, Turki tidak takut dengan ancaman tersebut.

"Ancaman pemerasan dan sanksi terhadap Turki tidak akan memberikan hasil," kata Kalin. "Politikus Eropa seharusnya sudah tahu hal ini sekarang."

FERDINAND ANDRE | REUTERS

https://www.reuters.com/article/us-turkey-greece/turkey-may-resume-talks-with-greece-warns-against-eu-sanctions-idUSKCN26B0G7?il=0