Cyprus Papers Ungkap Skandal Pemberian Kewarganegaraan Siprus ke Pengusaha Asing
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Kamis, 27 Agustus 2020 17:15 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Orang kaya Cina, pejabat Arab, dan pengusaha negara-negara lain, berupaya mendapatkan kewarganegaraan Siprus melalui skema paspor emas untuk menghindari pengawasan keuangan oleh pemerintah negara asal mereka, menurut hasil investigasi Cyprus Papers.
Cyprus Papers, kebocoran besar data aplikasi paspor Siprus yang diperoleh oleh tim investigasi Al Jazeera, mengungkapkan lebih dari 500 warga negara Cina dan 350 orang Arab yang disetujui untuk kewarganegaraan Siprus setelah menginvestasikan setidaknya US$ 2,5 juta atau Rp 36,6 miliar di negara anggota Uni Eropa.
Laporan investigasi itu mengungkap permohonan kewarganegaraan dari 1.400 lebih orang kaya dengan 1.000 kerabat mereka dari 2017 hingga 2019. 30 nama pemohon kewarganegaraan Siprus tercatat terlibat masalah hukum di negara asal, dan 40 lainnya berisiko terjerat kasus hukum.
Memiliki paspor negara anggota Uni Eropa berarti membuka peluang bebas visa perjalanan UE, bekerja dan menabung di seluruh Eropa, serta aman dari risiko finansial di negara asal mereka.
Cyprus Papers mengungkap warga Cina adalah pemohon paspor tersbesar setelah warga Rusia dalam periode 2017-2019. Orang-orang kaya Cina berusaha keluar dari kampanye anti korupsi rezim Presiden Xi Jinping pada 2012, yang berujung pada pengawasan lebih ketat terhadap pengusaha yang menyimpan uang di Cina.
Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris merupakan pilihan negara yang disukai untuk pencari kewarganegaraan, tetapi kemudahan memperoleh kewarganegaraan Siprus dan dengan aksesnya ke UE, telah menjadikan pulau itu sebagai tujuan utama.
Pemohon membayar US$ 2,5 juta (Rp 36,6 miliar) untuk paspor Siprus yang akan menjamin keamanan, perjalanan bebas visa, dan kesempatan untuk memindahkan uang dengan mudah.
Kelompok lain yang mencari kewarganegaraan Siprus adalah orang-orang dari Timur Tengah. Lebih dari 350 paspor telah dibeli oleh orang Arab yang hidup di tengah ketidakstabilan politik, terutama di Lebanon, Mesir, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
Beberapa pengajuan kewarganegaraan datang dari mereka yang masih memegang posisi berpengaruh, menjadikan mereka Politically Exposed Persons (PEPs), yang berarti mereka dianggap berisiko tinggi terkena korupsi.
Arab Saudi, seperti Cina, telah memberlakukan kampanye antikorupsi yang keras dalam beberapa tahun terakhir setelah naiknya kekuasaan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), membuat banyak orang Saudi takut akan masa depan dan kekayaan mereka.
Selama tindakan keras anti-korupsi itu, beberapa lawan putra mahkota akhirnya dipenjara di hotel Ritz Carlton di Riyadh pada 2017.
Para tahanan diduga membayar total US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.400 triliun untuk pembebasan mereka.
Cyprus Papers mengungkapkan bahwa anggota keluarga salah satu dari mereka yang ditangkap di Riyadh Ritz Carlton, seorang industrialis kaya yang dipenjara selama lebih dari setahun tanpa dakwaan, termasuk di antara mereka yang membeli paspor Siprus.
Pada Rabu, Menteri Dalam Negeri Siprus Nicos Nouris menyebut laporan Al Jazeera sebagai propaganda.
"Selama 24 jam terakhir kami telah menyaksikan upaya yang diatur oleh jaringan Al Jazeera, yang setelah berhasil mengambil dokumen rahasia Republik Siprus, menyerang negara kami melalui distorsi, penipuan, dan pencitraan," kata Nouris.
"Tidak ada kewarganegaraan yang diberikan karena melanggar peraturan yang berlaku, pada waktu tertentu," kata Nouris.
Cyprus Papers mengungkap hampir 1.500 permohonan kewarganegaraan yang berisi hampir 2.500 nama dan mencakup program kewarganegaraan via investasi selama dua tahun di Siprus.
Di antara mereka yang memperoleh kewarganegaraan Siprus adalah narapidana, buronan, dan mereka yang dianggap berisiko tinggi terlibat korupsi.
Transparency International mengatakan skema paspor emas Siprus rentan terhadap tindakan korupsi dan pencucian uang.
"Pemerintah Siprus sebelumnya telah mengakui kesalahannya, berkomitmen untuk memperbaiki celah dan mencabut kewarganegaraan mereka yang seharusnya tidak disetujui. Namun Cyprus Papers menunjukan pelanggaran dan satu-satunya respons yang tepat adalah menunda program itu," kata Laure Brillaud, pejabat senior di Transparency International Uni Eropa.
Investigasi Al Jazeera menambah bukti bahwa negara anggota Uni Eropa menunjukkan ketidakseriusannya mereformasi skema visa emas mereka untuk mencegah penyelewengan, kata Transparency International dalam situs webnya.
Transparency International juga mendesak Komisi Eropa untuk menyelidiki semua bukti yang berpotensi melanggar hukum Uni Eropa dalam skema visa emas.
Sumber:
