Alexander Lukashenko terlihat memegang senapan serbu saat pantau demonstrasi di ibu kota Minsk, Belarusia, 23 Agustus 2020.[Belta]
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Belarus, di bawah kepemimpinan Alexander Lukashenko, memenjarakan dua pemimpin oposisi Belarus pada hari Senin kemarin. Hal itu menjadi bagian dari operasi mereka untuk meredam protes anti-pemerintah yang belum berhenti selama lebih dari sepekan.
Dikutip dari kantor berita Reuters, kedua pemimpin oposisi yang dipenjara adalah Olga Kovalkova dan Siarhei Dyleuski. Mereka, sebelum dipenjara, dibawa ke pengadilan terpisah untuk kemudian disidang. Adapun hasil dari persidangan adalah mereka akan dipenjara selama 10 hari.
"Intimidasi tersebut tidak akan berhasil. Kami tidak akan menyerah," ujar ketua gerakan oposisi Belarus, Svetlana Tikhanouskaya, menanggapi penangkapan yang terjadi, Rabu, 26 Agustus 2020.
Di kubu oposisi, Kovalkova dan Dyleuski adalah pengurus dari dari Dewan Koordinasi. Dewan tersebut dibentuk pekan lalu sebagai bagian dari upaya negosiasi dengan pemerintahan Alexander Lukashenko. Namun, oleh Alexander Lukashenko, keduanya dituduh hendak melakukan makar.
Selain Kovalkova dan Dylesuki, pengurus Dewan Koordinasi lainnya yaitu Pavel Latushko juga sempat ditangkap. Namun, ia hanya diinterogasi dan kemudian dibebaskan. Latushko mengatakan bahwa dirinya akan tetap berdemonstrasi seperti bias karena hal itu tak dilarang di Belarus.
Perkembangan baru lainnya, Mahkamah Agung Belarus telah menolak permohonan Svetlana Tikhanouskaya untuk menganulir hasil pilpres terakhir. Dengan kaya lain, ia harus mencari jalan lain untuk mendorong pilpres ulang di Belarus.
Sebagai catatan, situasi di Belarus memanas usai Alexander Lukashenko memenangi pilpres untuk keenam kalinya. Gara-garanya, warga menduga ia mencurangi hasil pilpres untuk bisa tetap bertahan di kursi kepemimpinan.
Sekarang, di Belarus, unjuk rasa dan kerusuhan sudah berlangsung lebih dari sepekan. Sekitar total 200 ribu warga sudah turun ke jalan untuk memprotes Alexander Lukashenko dan meminta pemilu ulang. Alexander Lukashenko menolaknya, menawarkan opsi lain berupa power sharing dan referendum konstitusi.
