TEMPO.CO, New York – Sejumlah negara Eropa menulis surat bersama kepada Dewan Keamanan atau DK PBB pada Kamis, 20 Agustus 2020 soal nuklir Iran.

Pemerintah Inggris, Jerman dan Prancis menanggapi langkah pemerintah Amerika Serikat, yang meminta pengenaan kembali sanksi PBB kepada Teheran terkait pelanggaran nuklir Iran.

Pemerintahan Presiden Amerika, Donald Trump, telah menyatakan menarik diri dari perjanjian internasional itu pada 2018. Trump menyebut kesepakatan itu, yang didukung sejumlah negara sekutu di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, sebagai kesepakatan terburuk.

“Setiap keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan prosedur ini atau merujuk kepada kemungkinan hasilnya juga tidak akan memiliki efek hukum apapun,” begitu dilansir Reuters mengutip surat pernyataan dari ketiga negara Eropa tadi pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

Prancis, Inggris, Jerman dikenal bersikap menyokong perjanjian nuklir Iran dengan alasan perjanjian itu cukup untuk mencegah negara mullah itu mengembangkan senjata nuklir.

Sejak AS menarik diri dari perjanjian ini, Iran telah meningkatkan pengayaan uranium dari sekitar 5 persen, yang diizinkan dalam perjanjian itu, menjadi 20 – 25 persen. Uranium merupakan bahan utama untuk pembuatan bom nuklir. Namun, perlu pemurnian uranium hingga sekitar 90 persen untuk bisa menghasilkan bom nuklir.

Rusia dan Cina juga menolak pemintaan pemerintah Amerika soal sanksi terkait nuklir Iran. Mereka menyebut AS telah menarik diri dari perjanjian itu sehingga tidak bisa menggunakan ketentuan pasal dalam perjanjan tadi untuk meminta sanksi kepada Iran.

Soal ini, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, bersikap menjaga jarak dari pertarungan negara-negara besar di DK PBB. “Anggota DK PBB perlu menginterpretasikan sendiri resolusi mereka,” kata Stephane Dujarric, juru bicara PBB.