TEMPO.CO, Bamako- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa – Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, mengeca penangkapan Presiden Ibrahim Boubacar Keita, Perdana Menteri Boubou Cisse, dan pejabat pemerintah lain saat terjadi kudeta di Mali.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan Guterres meminta pembebasan kedua pemimpin Mali segera.

“Guterres juga meminta pemulihan segera tatanan konstitusi dan kedaulatan hukum di Mali,” kata Dujarric dalam pernyataan seperti dilansir Aljazeera pada Rabu, 19 Agustus 2020.

Kecaman juga datang dari Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat atau ECOWAS. Mereka menyebut kudeta di Mali membuat status negara itu dalam proses pengambilan keputusan dihentikan.

“Negara tetangga di Afrika Barat akan menutup perbatasan dan mengenakan sanksi karena krisis ini terus berlangsung,” begitu pernyataan ECOWAS seperti dilansir Aljazeera.

Soal ini, Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang darurat pada sore ini untuk mendiskusikan situasi terbaru di Mali.

“Sidang akan berlangsung tertutup atas permintaan Prancis dan Nigeria,” kata seorang diplomat PBB.

Uni Eropa juga bersikap keras terhadap tindakan kudeta di Mali.

“Uni Eropa mengecam keras terhadap kudeta di Mali dan menolak semua perubahan inkonstitusional,” kata Josep Borrell, kepala kebijakan UE. “Ini bukanlah respon yang tepat untuk krisis politik dan sosial yang melanda Mali selama beberapa bulan terakhir.”

Direktur Komunikasi di Kantor Perdana Menteri Mali, Boubou Doucoure, mengatakan Presiden Ibrahim dan PM Boubou dibawa sekelompok tentara angkatan darat dalam mobil lapis baja ke markas di Kati, yang terletak sekitar 15 kilometer dari Ibu Kota Bamako.