Negara-negara Eropa Dukung Kesepakatan Uni Emirat Arab - Israel

Sabtu, 15 Agustus 2020 11:30 WIB

Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengadakan konferensi pers yang merinci upaya Uni Eropa untuk membatasi dampak ekonomi dari wabah penyakit virus Corona (COVID-19), di Brussels, Belgia 2 April 2020. [REUTERS / Francois Lenoir / Pool]

TEMPO.CO, Jakarta - Berbeda dengan negara-negara Muslim, negara-negara di Eropa mendukung kesepakatan normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel. Salah satunya adalah Spanyol yang menyebut perjanjian keduanya sebagai langkah positif untuk menyelesaikan kisruh Israel - Palestina.

"Kami berharap komitmen Israel untuk menahan aneksasi Tepi Berat bersifat permanen," ujar pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Spanyol, dikutip dari Al-Jazeera, Jumat, 14 Agustus 2020.

Diberitakan sebelumnya, Uni Emirat Arab dan Israel meneken kesepakatan normalisasi pada tanggal 13 Agustus kemarin. Pada kesepakatan yang disebut Abraham Accord tersebut, salah satu isinya terkait penghentian aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Selain itu, menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara teluk Arab pertama yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Uni Emirat Arab berdalih keputusan itu mereka ambil untuk menghentikan aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Beberapa pihak ada yang menganggapnya serius seperti Spanyol, ada juga yang menganggapnya omong kosong seperti Turki dan Iran.

"Kesepakatan ini bisa berkontribusi ke keamanan regional dan kelanjutan negosiasi antara Israel dan Palestina, memastikan keduanya dapat hidup bersama secara damai dan mutual sesuai paramater internasional," ujar pernyataan pers Pemerintah Spanyol melanjutkan.

Hal senada disampaikan oleh Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut Abraham Accord sebagai keputusan yang berani baik dari Israel maupun Uni Emirat Arab.

"Semoga benar-benar berkontribusi ke upaya mendamaikan Israel dan Palestina. Saya telah menyampaikan hal itu ke Presiden Donald Trump, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan Pangeran Mohamed bin Zayed," ujar Macron.

Secara terpisah, Uni Eropa meminta agar perjanjian keduanya tak berhenti di penundaan aneksasi Tepi Barat saja. Mereka ingin Abraham Accord berkembang ke penghentian aneksasi secara permanen.

"Menunda aneksasi memang positif, tapi target selanjutnya adalah menunda sepenuhnya. Uni Eropa mengharapkan kelanjutan negosiasi solusi dua negara untuk isu Israel dan Palestina dengan parameter internasional," ujar perwakilan Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan keamanan, Josep Borrell.

Menurut negara-negara Muslim seperti Iran dan Turki, Abraham Accord hanya akan menguntungkan Uni Emirat Arab, Israel, dan Amerika. Sebab, Palestina tidak dilibatkan dalam negosiasi itu. Padahal, ketiganya berdalih kesepakatan untuk kebaikan Palestina.

"Lagipula, Uni Emirat Arab tidak memiliki wewenang mewakili Palestina dalam negosiasi dengan Israel apabila tidak disetujui warga dan administrasi terkait," ujar Kementerian Luar Negeri Turki

ISTMAN MP | AL JAZEERA

Berita terkait

Menyusul Kritik dari Israel dan AS, Ini Tanggapan Jaksa ICC

1 jam lalu

Menyusul Kritik dari Israel dan AS, Ini Tanggapan Jaksa ICC

Kantor kejaksaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyerukan diakhirinya apa yang mereka sebut sebagai intimidasi terhadap stafnya.

Baca Selengkapnya

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

2 jam lalu

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.

Baca Selengkapnya

Houthi Tawarkan Pendidikan bagi Mahasiswa AS yang Diskors karena Demo Pro-Palestina

7 jam lalu

Houthi Tawarkan Pendidikan bagi Mahasiswa AS yang Diskors karena Demo Pro-Palestina

Kelompok Houthi di Yaman menawarkan tempat melanjutkan studi bagi para mahasiswa AS yang diskors karena melakukan protes pro-Palestina.

Baca Selengkapnya

Dokter Bedah Ternama Gaza Tewas di Penjara Israel, Diduga Disiksa

8 jam lalu

Dokter Bedah Ternama Gaza Tewas di Penjara Israel, Diduga Disiksa

Seorang dokter bedah Palestina terkemuka dari Rumah Sakit al-Shifa di Gaza meninggal di penjara Israel setelah lebih dari empat bulan ditahan.

Baca Selengkapnya

Iran Bebaskan Awak Kapal Terafiliasi Israel yang Sempat Disita di Selat Hormuz

9 jam lalu

Iran Bebaskan Awak Kapal Terafiliasi Israel yang Sempat Disita di Selat Hormuz

Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian mengatakan Iran telah membebaskan awak kapal MSC Aries yang terafiliasi dengan Israel, setelah sempat disita di dekat Selat Hormuz.

Baca Selengkapnya

Kelompok Milisi Irak Lancarkan Serangan Rudal terhadap Israel

9 jam lalu

Kelompok Milisi Irak Lancarkan Serangan Rudal terhadap Israel

Kelompok bersenjata Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap kota Tel Aviv dan Be'er Sheva di Israel.

Baca Selengkapnya

Jurnalis Palestina Peliput Perang Gaza Menangkan Penghargaan Kebebasan Pers UNESCO

10 jam lalu

Jurnalis Palestina Peliput Perang Gaza Menangkan Penghargaan Kebebasan Pers UNESCO

Kepala UNESCO menyerukan penghargaan atas keberanian jurnalis Palestina menghadapi kondisi 'sulit dan berbahaya' di Gaza.

Baca Selengkapnya

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

10 jam lalu

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980

Baca Selengkapnya

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

11 jam lalu

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengkritik pemerintah Amerika Serikat atas penggerebekan terhadap protes mahasiswa pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

11 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya