TEMPO.CO, Beirut – Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan rakyat Lebanon menjadi satu-satunya pihak yang seharusnya memutuskan soal terbentuknya pemerintahan baru pasca ledakan di Beirut.

Zarif juga menawarkan bantuan bagi rakyat Lebanon untuk memperbaiki kondisi bangunan dan rumah yang rusak karena ledakan di Beirut.

“Perusahaan swasta dan pemerintah Iran siap membantu Lebanon dengan rekonstruksi pasca ledakan di Beirut,” kata Zarif seperti dilansir Reuters pada Jumat, 14 Agustus 2020.

Ledakan di Beirut terjadi pada 4 Agustus 2020 dan terjadi di sebuah gudang amonium nitrat.

Ledakan itu menewaskan 172 orang setelah amonium nitrat seberat 2,750 ton meledak. Sebanyak enam ribu warga terluka dan banyak gedung termasuk gedung bersejarah di kota itu yang rusak.

Rakyat Lebanon mendesak pembubaran pemerintahan dan parlemen. Ini membuat kabinet pimpinan PM Hassan Diab mundur.

Namun, demonstran masih terus turun ke jalan mendesak pengunduran diri Presiden Lebanon, Michel Aoun, yang dianggap mengetahui soal penyimpanan bahan peledak itu dan tidak melakukan tindakan pengamanan.

Sejumlah negara Barat seperti Prancis dan Amerika Serikat telah menjanjikan bantuan dana awal untuk penanganan bencana ini, yang diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar US$15 miliar atau sekitar Rp224 triliun.

Namun, pemerintah negara Barat meminta pemerintah Lebanon melakukan reformasi ekonomi dan memberantas korupsi agar bisa mendapatkan bantuan ekonomi lebih lanjut.

Saat ini, Lebanon sedang mengalami krisis ekonomi parah dengan status gagal bayar utang luar negeri pada Maret 2020. Proses negosiasi utang dolar baru dengan Dana Moneter Internasional atau IMF, yang memberi syarat reformasi ekonomi, juga mengalami mandek.