TEMPO.CO, Jakarta -Boris Prokoshev, eks-kapten kapal Rusia yang membawa ammonium nitrat ke Pelabuhan Beirut, menyebut Pemerintah Lebanon lah yang bertanggung jawab atas ledakan di Beirut. Sebab, kata ia, Pemerintah Lebanon dan pengurus Pelabuhan Beirut sadar betul ribuan ton ammonium nitrat yang ia bawa akan menjadi masalah di kemudian hari.
"Situasi sekarang sebenarnya disebabkan oleh Pemerintah Lebanon sendiri," ujar Boris Prokoshev, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Jumat, 7 Agustus 2020.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 2750 ammonium nitrat yang menjadi sumber ledakan di Beirut tak begitu saja berada di pelabuhan. Ribuan ton ammonium nitrat itu dibawa oleh Kapal Rusia MV Rhosus yang dinahkodai Boris Prokoshev.
Tujuan utama kapal tersebut sesungguhnya adalah Mozambik. Namun, pemilik kapal meminta Boris Prokoshev dan awaknya merapat ke Beirut dahulu. Menurut Boris Prokoshev, pemilik kapal memintanya mengangkut ekstra kargo dari Beirut untuk menambah pemasukan.
Di Beirut, kapal yang dinahkodai Boris Prokoshev ditahan karena membawa beban berlebih. Karena saat itu dirinya dan awak kapal belum digaji, Boris Prokoshev memutuskan untuk menjual bahan bakar kapal agar bisa menyewa pengacara dan pulang ke Rusia. Sementara itu, isi kapal, salah satunya ammonium nitrat, ditahan di Hangar 12 Pelabuhan Beirut.
Selama bertahun-tahun, ribuan ton ammonium nitrat itu dibiarkan begitu saja di hangar. Menurut Boris Prokoshev, seharusnya Pemerintah Lebanon meminta pemilik kapal untuk mengurus bahan peledak itu agar tidak jadi masalah di kemudian hari.
"Mereka tahu betul itu barang berbahaya. Jika saya berada di pemerintahan, saya bahkan akan membayar pemilik kapal untuk mengurus kargo (ammonium nitrat) itu daripada jadi masalah," ujar Boris Prokoshev soal ledakan di Beirut.
Sebanyak 16 pegawai pelabuhan telah ditahan atas insiden ledakan di Beirut. Satu di antaranya adalah manajer pelabuhan, Hassan Koraytem, yang dituduh lalai atas penyimpanan 2750 ammonium nitrat. Adapun Pemerintah Lebanon memberi waktu 4 hari kepada otoritas hukum untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas ledakan di Beirut.
