TEMPO Interaktif, Bangkok: Masyarakat di Thailand selatan meragukan perundingan di Indonesia bisa menghasilkan sesuatu. Ketua Komite Provinsi Islam Yala, Nimu Makaje, menilai kelompok yang berunding di Bogor belum tentu memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan.

Menurut Nimu, masyarakat di Thailand selatan kecewa ketika awal tahun ini mantan panglima dan pemimpin Ruam Jai Thai Chart Pattana, Chetta Thanajaro, mengklaim gencatan senjata dengan kelompok Thailand United Southern Underground telah tercapai. Akan tetapi, kenyataannya tidak ada gencatan senjata.

Nimu mendesak pemerintah untuk membeberkan rincian pembicaraan di Indonesia. Ia juga menyalahkan para pejabat pemerintah yang gagal menggelar perundingan damai dengan militan di masa lalu.

Militer Thailand sendiri kembali menegaskan bahwa tim yang berunding dengan kelompok militan Thailand selatan di Indonesia tidak didukung militer ataupun pemerintah Thailand. Panglima militer Thailand Jenderal Anupong Paojinda menilai tim tersebut datang dalam kapasitas pribadi.

Pada Sabtu dan Minggu lalu, terjadi pertemuan antara mantan panglima Fourth Army Kwanchart Klaharn dengan lima anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Melayu Pattani. Pembicaraan tersebut dimediasi oleh Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di Istana Presiden di Bogor.

"Ia (Jenderal Kwanchart) mungkin ke sana dengan kapasitas pribadi sebagai ilmuwan. Dia bukan perwakilan dari pemerintah," ujar Jenderal Anupong seperti dikutip The Bangkok Post, Rabu (24/9). Jenderal Anupong sendiri dijadwalkan mengunjungi Thailand selatan, Rabu ini.

Kementrian Luar Negeri Thailand pun menegaskan bahwa pemerintah Thailand tidak terlibat dalam perundingan di Bogor.

Bangkok Post| Kodrat Setiawan