TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 102 TKI korban TPPO di Suriah pada 17 Juli 2020 lalu dipulangkan dari Suriah ke Indonesia. Dalam proses pemulangan itu, ada 2 bayi sehingga total 104 orang yang diterbangkan.

Saat ini, masih ada sekitar 1.702 TKI di Suriah yang bekerja di sektor informal (asisten rumah tangga) dan pemberangkatannya dilakukan secara ilegal. KBRI Damaskus terus berusaha melakukan pelacakan dan penelusuran keberadaan TKI-TKI korban TPPO itu, terlebih situasi di Suriah memburuk karena pandemik virus corona.

Ivory Kraska, Pelaksana Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya (Pensosbud) KBRI Damaskus kepada Tempo pada awal pekan lalu menceritakan jalan panjang proses pemulangan tersebut. Berikut petikan wawancara lengkapnya.

Bagaimana proses sampai terkumpul 104 TKI yang dipulangkan pada 17 Juli kemarin?

Total 104 WNI/TKI yang telah dipulangkan pada 17 Juli tersebut adalah WNI/TKI yang sebelumnya menghuni rumah singgah perlindungan sementara/shelter KBRI Damaskus sejak Februari-Juni 2020. Mereka yang berhasil dipulangkan adalah para TKI yang telah diselesaikan segala permasalahannya dan diperjuangkan hak-haknya oleh KBRI Damaskus.

Dari total 104 itu, apakah semuanya TKI korban TPPO atau ada juga yang prosedural?

Ke-104 WNI/TKI yang dipulangkan terdiri dari 102 Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di sektor informal (PLRT) dan 2 orang bayi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Dari identifikasi awal yang telah dilakukan, semua TKI tersebut diduga merupakan korban pengiriman non-prosedural. Setelah sampai di Indonesia, para TKI tersebut akan diperiksa lebih lanjut oleh Bareskrim Mabes Polri dan Tim Gugus Tugas penanganan Korban TPPO di Jakarta.

Diantara mereka yang dipulangkan 17 Juli 2020 itu terdapat bayi, lalu bagaimana bayi tersebut bisa sampai di Suriah?

Dari dua bayi tersebut, satu bayi merupakan hasil pernikahan seorang TKI dengan suaminya di Indonesia. TKI tersebut dikirim ke Suriah dalam keadaan hamil. Satu bayi lainnya, memiliki ibu WNI dan ayah Warga Negara Suriah.

Saat TKI itu dipulangkan 17 Juli lalu, apakah proses hukum TKI itu semua sudah tuntas (misal pembayaran gaji, dokumen kepulangan atau kasus hukum bagi majikan yang melakukan kekerasan).

Semua TKI yang dipulangkan pada 17 Juli lalu telah diselesaikan segala permasalahannya di Suriah baik yang bersifat administrasi keimigrasian, kasus-kasus hukum di pengadilan setempat maupun permasalahan hak-hak para TKI dimaksud.

Sebelum para TKI tersebut dipulangkan, KBRI Damaskus juga melacak keberadaan dokumen TKI tersebut, termasuk dokumen perjalanan (paspor). Bagi para TKI yang tidak memiliki paspor, KBRI Damaskus menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

TKI di rumah singgah perlindungan sementara/shelter KBRI Damaskus sebelum dipulangkan ke Indonesia. Sumber: dokumen KBRI Damaskus.

Setelah 104 TKI ini dipulangkan, apakah akan ada gelombang pemulangan kedua?

KBRI akan terus melakukan pemulangan para TKI khususnya yang menjadi korban TPPO setelah permasalahannya diselesaikan di Suriah. Berdasarkan Kepmenaker Nomor 260 tahun 2015 mengenai Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja pada Pengguna Perseorangan di Timur Tengah, Suriah merupakan satu dari 19 negara di kawasan Timur Tengah yang telah dilarang sebagai negara tujuan pengiriman TKI.

Mengingat kondisi Suriah pasca-perang dan segala keterbatasannya, bagaimana KBRI Damaskus melacak para TKI korban TPPO ini. Adakah kerja sama khusus dengan Pemerintah Suriah?

Tidak ada kerja sama khusus dengan Pemerintah Suriah dalam pelacakan dan penelusuran. Namun KBRI Damaskus terkadang mendapat bantuan informasi data keimigrasian untuk melacak keberadaan para TKI tersebut dari Pemerintah Suriah.

Sebagian besar pelacakan kami lakukan adalah secara mandiri berdasarkan pengaduan dan informasi yang seringkali sangat terbatas. Tim KBRI Suriah sering menelusuri langsung lokasi yang dilaporkan.