TEMPO.CO, Jakarta - Mufti Agung Mesir, Shawky Allam mengatakan, perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid oleh pemerintah Turki merupakan dilarang dalam Islam.

Menurut Allam, Turki tidak diizinkan untuk mengubah status Hagia Sophia menjadi masjid. Tempat ibadah seharusnya tetap sebagaimana statusnya saat ini.

Gereja maupun masjid harus dilestarikan di seluruh dunia seperti selama ini terjadi dalam sejarah Mesir. Allam merujuk pada fatwa Laith bin Saad Fakih dari Mesir yang memerintahkan agar gereja diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur bumi dalam Islam.

"Teks-teks Islam memberitahu kita bahwa kita merupakan pelindung dan pembela, dan karena itu harus sangat memperhatikan warisan budaya manusia," kata Allam dalam wawancara dalam pertunjukan Al Nathra yang ditayangkan channel Sada al-Balad di Mesir dan dikutip Al Araby.co.uk, 18 Juli 2020.

Menurut Mufti Agung Mesir, para sahabat Nabi Muhammad telah cerdas dalam menerapkan hukum ketika mereka melakukan perjalanan ke Mesir, Levant, Irak, serta negara-negara yang menjadi rumah bagi peradaban Persia, Romawi, dan Firaun. Sphinx dan kuil-kuil dibiarkan untuk tidak dirusak.

Pernyataan Mufti Besar Mesir ini disampaikan beberapa hari setelah Turki mengatakan Hagia Sophia menjadi masjid dari status sebelumnya sebagai museum oleh UNESCO.

Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan membuat keputusan ini tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan UNESCO.

Hagia Sophia awalnya sebagai Gereja Katedral Kristen Ortodoks di masa kerajaan Bizantium.

Perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid sontak menuai protes dari masyarakat internasional termasuk tokoh agama dunia.

Presiden Erdogan menangkis kritikan itu dengan mengatakan perubahan status Hagia Sophia merupakan urusan dalam negeri dan kedaulatan Turki.

Jumat besok, 24 Juli 2020, untuk pertama kali umat Muslim diajak mengadakan sembahyang Jumat pertama di Hagia Sophia.