TEMPO.CO, Canberra -- Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengumumkan sejumlah tindakan untuk membantu warga Hong Kong memulai kehidupan baru dan bisnis di Australia.

Australia memperpanjang visa bagi warga Hong Kong menjadi lima tahun setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di salah satu pusat keuangan Asia itu.

Morrison juga menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Morrison mengatakan undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan pada minggu lalu di Hong Kong adalah perubahan mendasar.

Ini membuat Australia akan menangguhkan perjanjian ekstradisi.

"Akan ada warga Hong Kong yang mungkin akan pindah ke tempat lain, untuk memulai kehidupan baru di tempat lain, untuk membawa keterampilan mereka, bisnis mereka," kata Morrison seperti dilansir Reuters pada Kamis, 9 Juli 2020.

Para pelajar Hong Kong yang lulus di universitas di Australia akan memiliki kesempatan untuk tinggal selama lima tahun dan mengajukan permohonan izin tinggal permanen setelah waktu itu.

Warga Hong Kong dengan visa kerja sementara di Australia juga dapat memenuhi syarat untuk memperpanjang ini selama lima tahun, dan kemudian mengajukan permohonan izin tinggal permanen.

Australia juga memberikan tawaran untuk layanan keuangan internasional, konsultasi dan bisnis media dengan kantor pusat regional di Hong Kong untuk pindah ke Australia dengan menawarkan paket insentif dan visa untuk memindahkan staf.

"Kami ingin mereka melihat ke Australia, untuk datang, untuk mendirikan perusahaan," kata penjabat menteri imigrasi Alan Tudge.

UU keamanan nasional Hong Kong menghukum sejumlah tindakan seperti upaya pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing dengan hukuman seumur hidup di penjara.

Ini membuat Hong Kong ke jalur yang lebih otoriter. Kondisi ini mendapat kecaman dari sejumlah pemerintah Barat, pengacara dan kelompok hak asasi manusia.

Menindak lanjuti hal itu, Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengadakan telekonferensi semalam dengan rekan-rekannya dalam jaringan intelijen Five Eyes, yang meliputi Inggris, AS, Selandia Baru dan Kanada. Mereka membahas isu Hong Kong dan UU keamanan nasional Hong Kong.

ADITYO NUGROHO