TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Hong Kong pada Senin memerintahkan sekolah-sekolah untuk meninjau dan mengeluarkan semua buku yang mungkin melanggar UU Keamanan Nasional Hong Kong yang diberlakukan Beijing pekan lalu.

"Sesuai dengan empat jenis pelanggaran yang diatur dengan jelas dalam undang-undang, manajemen sekolah dan guru harus meninjau materi pengajaran dan pembelajaran secara tepat waktu, termasuk buku,” kata Biro Pendidikan Hong Kong, dikutip dari Hong Kong Free Press, 7 Juli 2020.

"Jika mereka menemukan konten lama atau konten yang mungkin menyangkut empat pelanggaran tersebut, mereka harus mengeluarkannya," kata biro.

Undang-undang keamanan nasional secara dramatis memperluas kekuasaan otoritas lokal dan daratan untuk menyelidiki, menuntut dan menghukum para pembangkang. UU ini mengkriminalisasi separatisme, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pihak asing dan mereka yang dihukum karena kejahatan tersebut dapat menghadapi hukuman seumur hidup di penjara.

Bagian dari undang-undang baru termasuk pengenalan "pendidikan keamanan nasional" di sekolah-sekolah dan universitas, CNN melaporkan. Terakhir kali Hong Kong mencoba memperkenalkan pendidikan kewarganegaraan Cina ke sekolah-sekolah lokal pada 2012, tetapi puluhan ribu orang melakukan protes di jalan-jalan dengan alasan itu merupakan propaganda daratan.

Arahan ke sekolah-sekolah datang setelah beberapa aktivis politik dilaporkan buku-buku mereka dikeluarkan dari perpustakaan umum di Hong Kong.

Perpustakaan umum juga diskors karena meminjamkan beberapa judul dan situs web perpustakaan mereka terdaftar sebagai "sedang ditinjau" pada hari Sabtu, menurut penyiar publik RTHK.

Aktivis Pro Demokrasi asal Hong Kong, Joshua Wong, datang ke Kongres Amerika Serikat meminta dukungan penerapan demokrasi pada September 2019. Reuters

Di antara judul-judul buku yang dikeluarkan adalah dua buku yang ditulis oleh Joshua Wong, aktivis pro demokrasi Hong Kong terkemuka yang membantu memimpin protes massa gerakan Umbrella 2014, dan satu dari anggota parlemen pro demokrasi Tanya Chan.

Dalam konferensi pers pada hari Selasa, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menepis kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut merusak kebebasan rakyat, dan mengatakan bahwa ia akan memulihkan stabilitas dan membantu warganya menggunakan hak dan kebebasan mereka, tanpa diintimidasi atau diserang.

"Alih-alih menyebarkan ketakutan, undang-undang itu justru akan menghilangkan ketakutan dan membiarkan orang-orang Hong Kong kembali ke kehidupan damai yang normal dan Hong Kong akan melanjutkan statusnya sebagai salah satu kota teraman di dunia," katanya.

Kepada pekerja media yang khawatir tentang penyensoran atau penuntutan di bawah hukum, Lam mengatakan, "jika wartawan dapat menjamin bahwa mereka tidak akan melanggar hukum ini, maka saya juga dapat menjamin hal yang sama."

Komentar Lam muncul setelah pemerintah Hong Kong pada hari Senin mengatakan bahwa mereka akan melakukan peninjauan enam bulan terhadap tata kelola dan manajemen penyiaran publik RTHK mulai 15 Juli.