Senat Amerika Setujui Larangan Bank Berurusan Dengan Bisnis Cina

Jumat, 3 Juli 2020 18:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Senat Amerika secara mufakat menyetujui rancangan legislasi penalti untuk bank-bank yang berurusan dengan bisnis afiliasi Pemerintah Cina. Hal tersebut menyusul diloloskannya UU Keamanan Nasional Hong Kong oleh Cina.

Dengan disetujuinya legislasi ini, maka Senat tinggal menyerahkan rancangan yang ada kepada Presiden Amerika Donald Trump untuk diteken. Trump diyakini sudah pasti menyetujui rancangan yang ada mengingat sikapnya yang sangat kontra Cina.

"Lewat rancangan legislasi ini, Senat Amerika secara tegas menunjukkan pihak mana yang kami dukung," ujar Senator Republikan, Pat Toomey, sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Jumat, 3 Juli 2020.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Parlemen Cina meloloskan UU Keamanan Nasional Hong Kong pada hari Selasa kemarin. UU Keamanan Nasional tersebut akan mengatur hal-hal yang dianggap bisa mengancam keamanan Hong Kong mulai dari intervensi asing, subversi, pemisahan diri, hingga terorisme.

Sejak UU itu diloloskan, Cina dan Hong Kong gerak cepat untuk mengaplikasikannya. Slogan-slogan anti-pemerintah mulai dilarang. Selain itu, Kantor Keamanan Nasional dibentuk Cina dengan tanggung jawab melaporkan dan menindak segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran UU Keamanan Nasional Hong Kong.

Negara-negara barat, terutama Amerika, menentang langkah Cina dan Hong Kong. Mereka menyebut hal itu akan mencabut otonomi Hong Kong. Sebagai 'hukuman', berbagai sanksi dilakukan mulai dari melarang ekspor senjata, membatasi akses ke teknologi Amerika, dan yang terbaru legislasi soal kerjasama bank dengan bisnis di Cina.



Lolosnya legislasi tersebut secara mufakat juga hal menarik di Amerika. Sebab, sangat jarang Republikan dan Demokrat satu suara. Cina menyatukan keduanya.

"Sekarang adalah momen yang krusial. Tidak ada waktu yang lebih tepat dibanding sekarang (untuk merespon isu Hong Kong)," ujar senator Demokrat, Chris Van Hollen, sponsor utama dari legislasi yang disebut Hong Kong Autonomy Act itu.

Pakar sanksi dari Center for a New American Securiy, Elizabeth Rosenberg, menyebut Amerika telah menaikkan perlawanannya terhadap Cina. Menyiapkan penalti untuk bank yang berurusan dengan Cina adalah langkah ekonomi yang berani.

Menanggapi langkah Amerika, Pemerintah Cina mengatakan bahwa balasan yang setimpal akan mereka persiapkan.

"Langkah Amerika mengintervensi urusan internal Cina dan melanggar ketentuan internasional...Jika Amerika memang benar-benar berniat untuk menjatuhkan kami, kami akan merespon dengan segala daya yang dibutuhkan," ujar Kongres Cina dalam pernyataannya, dikutip dari Al Jazeera.

ISTMAN MP | REUTERS | AL JAZEERA

Berita terkait

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

2 jam lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

3 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

7 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

10 jam lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

22 jam lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

1 hari lalu

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

1 hari lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

2 hari lalu

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Keputusan mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Baca Selengkapnya