TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Boris Johnson menawarkan kewarganegaraan kepada 3 juta warga Hong Kong yang kerja dan tinggal di Inggris setelah UU Keamanan Nasional Hong Kong diberlakukan.

Johnson mengatakan kepada House of Commons pada Rabu bahwa ia akan melanjutkan langkah itu setelah Cina memberlakukan undang-undang tersebut di kawasan semi-otonom pada hari Selasa, dikutip dari Business Insider, 2 Juli 2020.

Undang-undang yang ditentang oleh Inggris, Uni Eropa, dan AS, dirancang untuk membatasi protes anti-pemerintah di Hong Kong. Polisi di Hong Kong mengatakan mereka menangkap 300 lebih demonstran pada hari Rabu di bawah UU Keamanan Nasional Hong Kong.

Johnson mengatakan undang-undang tersebut melanggar Deklarasi Bersama Cina-Inggris yang ditandatangani oleh Inggris dan Cina pada tahun 1984.

Sebagai balasan, pemerintah Inggris akan menawarkan semua warga Hong Kong yang memenuhi syarat untuk mengajukan paspor nasional Inggris ke luar negeri dan tanggungan mereka yang berjumlah sekitar 3 juta orang, kata Johnson. Setelah lima tahun, mereka akan memenuhi syarat untuk mengajukan status menetap di Inggris selama satu tahun lagi, kemudian mereka akan memenuhi syarat untuk kewarganegaraan Inggris penuh.

"Diberlakukannya undang-undang keamanan nasional ini merupakan pelanggaran yang jelas dan serius terhadap Deklarasi Bersama Cina-Inggris," kata Johnson kepada anggota Parlemen Inggris pada Rabu. "Itu melanggar otonomi tingkat tinggi Hong Kong dan bertentangan langsung dengan hukum dasar Hong Kong."

Ribuan warga turun ke jalan menolak UU Keamanan Nasional Hong Kong pada Rabu, 1 Juli 2020. Reuters

Pemerintah Inggris memperkirakan bahwa pada Februari ada 349.881 pemegang paspor nasional Inggris di luar negeri dan 2,9 juta orang yang berhak mendapatkannya di Hong Kong.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan akan membiarkan warga negara Inggris di Luar Negeri, orang-orang yang menjadi warga negara Hong Kong sebelum 1997 dan tanggungan mereka, datang dari Hong Kong untuk bekerja atau belajar di Inggris selama lima tahun.

Mereka kemudian akan dapat mengajukan status menetap dan jika berhasil dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan satu tahun kemudian, dikutip dari Sky News.

Raab juga mengutuk penangkapan demonstran di Hong Kong karena memajang spanduk dan bendera pro-kemerdekaan meski tidak melakukan kekerasan.

Polisi menembakkan senjata semprotan merica dan gas air mata, dengan meriam air yang juga digunakan untuk membubarkan pengunjuk rasa.

Ribuan demonstran berkumpul untuk pawai tahunan yang menandai peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina pada tahun 1997.

UU Keamanan Nasional Hong Kong yang dibuat oleh Beijing membuat kegiatan separatis, subversif, serta intervensi asing dalam urusan internal Hong Kong, terancam hukuman penjara seumur hidup.