TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur: Kelompok oposisi Malaysia meminta bantuan internasional untuk mendorong pelepasan tahanan politik dan lainnya yang ditahan tanpa pengadilan di bawah Akta Keamanan Dalam negeri (ISA).Teresa Kok, dari Partai Aksi Demokratik (DAP), anggota aliansi partai oposisi yang ditahan pekan lalu bersama bloger kenamaan Malaysia, Raja Petra Kamaruddin, dibekap di bawah ISA.Seorang jurnalis untuk koran berbahasa Cina juga ditahan setelah melaporkan komentar rasis yang dilontarkan anggota partai berkuasa, namun buru-buru dilepas setelah terjadi kegemparan bahkan di dalam pemerintahan sendiri."Kami akan mencari dukungan internasional dan regional dari parlemen untuk pembebasan secepatnya Teresa Kok dan tahanan ISA lainnya, dan untuk mengajukan pencabutan ISA," kata anggota DAP, Lim Kit Siang.Dia mengatakan, sebuah kelompok bernama "Bebaskan Teresa dan Hapuskan Kaukus ISA" dari para anggota oposisi di parlemen akan mengontak parlemen di negara-negara persemakmuran dan ASEAN untuk meminta dukungan mereka agar menekan pemerintah.Zaid Ibrahim, menteri urusan hukum yang baru saja mengundurkan diri Senin silam karena tak sepakat ISA, juga hadir dalam peluncuran program itu. "Saya di sini karena saya khawatir dengan penyalahgunaan ISA," katanya."(ISA) Seharusnya tak digunakan kepada jurnalis dan politisi. Teresa harus dibebaskan, Raja Petra juga harus dibebaskan beserta tahanan lainnya," imbuhnya.Teresa Kok telah membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam petisi agar panggilan adzan dibuat sunyi di masjid-masjid di wilayah non Muslim. Raja Petra, penemu situs Malaysia Today ditahan dengan tuduhan penghinaan dan fitnah setelah mengaitkan Wakil Perdana Menteri Najib Razak dan istrinya atas pembunuhan seorang perempuan Mongolia.Kelompok hak asasi manusia mengatakan, sekitar 63 orang, kebanyakan diduga terkait Islam militan, ditahan di bawah ISA, yang masih menggunakan sistem kolonial Inggris saat digunakan untuk melawan pemberontak komunis. Kini ISA kerap digunakan untuk membungkam lawan politik pemerintah.AFP| JULI