Rolling Stones Ogah Trump Pakai Lagunya Kembali Saat Kampanye

Senin, 29 Juni 2020 13:55 WIB

Penyanyi Mick Jagger tampil selama pertunjukan tur Rolling Stones `Tour No Filter` di Soldier Field di Chicago, Illinois, AS, 21 Juni 2019 REUTERS/Daniel Acker

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock asal Inggris, Rolling Stones, belum menyerah mencegah Presiden Amerika Donald Trump menggunakan lagu-lagunya saat kampanye. Sabtu pekan lalu, mereka menyatakan telah menugaskan BMI, manajemen lisensi musik, untuk terus memantau lagu-lagu Rolling Stones apa saja yang akan dipakai dalam event politik.

Jika ada yang tertangkap basah menggunakan lagu Rolling Stones dalam event politik tanpa sepengetahuan manajemen, band itu memastikan langkah penuntutan akan diambil. Tidak ada pengecualian untuk Donald Trump.

"Ini bisa menjadi terakhir kalinya Donald Trump menggunakan musik Rolling Stones," ujar manajemen Rolling Stones dalam keterangan resminya, sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin, 29 Juni 2020.

Sebelumnya, Rolling Stones sudah pernah memperingatkan Trump secara formal untuk tidak menggunakan musik-musik mereka dalam kampanye. Namun, Trump membandel dan hal itu lah yang mendorong mereka menugaskan BMI untuk memastikan Trump patuh.

BMI sendiri, menurut manajemen Rolling Stones, sudah mengabari tim sukses Trump soal konsekuensi hukum apabila ia membandel. Hal itu mengingat Trump sudah memulai lagi kampanyenya dan Pilpres Amerika sudah kian dekat.

Direktur Eksekutif dari BMI, Jodie Thomas, melengkapi pernyataan manajemen Rolling Stones dengan mengatakan bahwa masih sering ada kesalahpahaman soal lisensi musik dan lisensi entitas politik. Alhasil banyak politisi yang dengan sengaja atau tanpa sengaja menggunakan musik populer untuk kampanye yang sesungguhnya tak diperbolehkan apabila tanpa izin.

"Banyak acara politik dan demonstrasi sering diadakan di tempat-tempat yang biasanya tidak memerlukan lisensi musik, seperti hangar bandara atau bidang komunitas, Namun, lisensi entitas politik memastikan bahwa di mana pun kampanye dilkukan, itu harus sesuai dengan undang-undang hak cipta," ujar Jodie Thomas.

Ditanyai apakah tim sukses Trump memiliki lisensi entitas politik, BMI membenarkan. Di atas kertas, Trump memiliki akses terhadap semua musik yang ada di dalam daftar repertoire BMI. Namun, hal itu bisa dikecualikan apabila pemilik hak cipta melarangnya.

ADITYO NUGROHO | ISTMAN MP | REUTERS

Berita terkait

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

1 hari lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

3 hari lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

44 Tahun Duta Sheila on 7 Kelahiran Kentucky AS, Mau Tau Motto Hidupnya?

3 hari lalu

44 Tahun Duta Sheila on 7 Kelahiran Kentucky AS, Mau Tau Motto Hidupnya?

Duta Sheila on 7 hari berusia 44 tahun tetap menunjukkan eksistensinya dalam berkiprah di industri musik Tanah Air. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

4 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Diperingati Setiap 30 April, Begini Sejarah Lahirnya Musik Jazz

5 hari lalu

Diperingati Setiap 30 April, Begini Sejarah Lahirnya Musik Jazz

Tanggal 30 April diperingati sebagai Hari Jazz Sedunia. Bagaimana kisah musik Jazz sebagai perlawanan?

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

9 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

10 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

10 Kebiasaan yang Bisa Menurunkan Fungsi Otak

11 hari lalu

10 Kebiasaan yang Bisa Menurunkan Fungsi Otak

Semua kebiasaan ini bukan menjadi hal menakutkan karena bisa diubah dengan pola hidup sehat.

Baca Selengkapnya

Aktivis Lingkungan Aeshnina ke Kanada Minta Justin Trudeau Hentikan Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia

13 hari lalu

Aktivis Lingkungan Aeshnina ke Kanada Minta Justin Trudeau Hentikan Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia

Aktivis lingkungan Aeshnina Azzahra Aqilani co Captain Riverin minta PM Kanada Justin Trudeau hentikan impor sampah plastik ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cara Melihat Receiptify Spotify untuk Mengetahui Musik yang Sering Diputar

13 hari lalu

Cara Melihat Receiptify Spotify untuk Mengetahui Musik yang Sering Diputar

Belakangan ini sedang tren orang-orang yang membagikan receiptify Spotify ke media sosial. Ini cara melihat receiptify Spotifnya.

Baca Selengkapnya