TEMPO.CO, Beijing – Pemerintah Cina bakal memiliki kekuasaan luas dalam pelaksanaan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong.

Ini terlihat dari sejumlah detil isi undang-undang itu yang menunjukkan adanya aturan baru sejak Hong Kong kembali ke Cina pada 1997.

Undan-undang baru ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah pemerintah asing dan aktivis demokrasi di Hong Kong.

Mereka merasa khawatir Beijing mengurangi otonomi di Hong Kong.

“Hong Kong bakal membentuk dewan keamanan nasional lokal untuk melaksanakan undang-undang itu,” begitu dilansir Reuters mengutip kantor berita Cina, Xinhua, pada Sabtu, 20 Juni 2020.

Dewan ini bakal dipimpin oleh kepala eksekutif Hong Kong yaitu Carrie Lam.

Dewan ini bakal diawasi dan diarahkan oleh sebuah komisi pemerintahan pusat baru yang dibentuk Beijing.

Seorang penasehat dari Cina juga akan ikut menjadi anggota dewan ini.

Selain itu, bakal ada satu unit polisi lokal dan penuntutan hukum untuk menginvestigasi dan melaksanakan UU ini.

Ini akan didukung oleh petugas keamanan dan intelijen dari Beijing.

Carrie Lam juga diberikan kewenangan untuk memilih hakim dan mendengarkan kasu yang terkait keamanan nasional.

“Ini langkah yang belum pernah terjadi dan kemungkinan akan membuat investor, diplomat, dan pemimpin bisnis di Hong Kong terganggu,” begitu dilansir Reuters.

Saat ini, proses pemilihan hakim biasanya menggunakan jalur yudisial yang independen.

Pemerintah Cina membuat UU ini untuk meredam aksi demonstrasi pro-demokrasi, yang merebak di Hong Kong sejak 2019.

Saat itu, warga menolak pengesahan legislasi membahas ekstradisi ke Cina. Demonstrasi ini merebak menjadi tuntutan pemberian demokrasi lebih luas di Hong Kong.

Seperti dilansir CNN, pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mencabut status khusus Hong Kong setelah Cina mengesahkan UU ini.

Pemerintahan Trump beralasan undang-undang keamanan nasional Hong Kong ini telah mengecilkan otonomi dari salah satu pusat industri keuangan dunia itu.