TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Cina merespon pernyataan bersama negara-negara anggota G7 soal Hong Kong. Kepada mereka, Kementerian Luar Negeri Cina meminta agar G7 tidak ikut campur urusan penerapan UU Keamanan Nasional Hong Kong.

"Negara-negara anggota G7 sebaiknya berhenti mengintervensi urusan Hong Kong," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 18 Juni 2020.

Peringatan tersebut bukan yang pertama dari Cina. Tiap kali G7 memberikan pernyataan soal status Hong Kong, Cina selalu membalas dengan keras. Misalnya, ketika Hong Kong dilanda konflik perihal regulasi ekstradisi dengan Cina. Dalam momen tersebut, Cina menegaskan bahwa Hong Kong adalah urusan internal Cina dan tidak boleh ada negara manapun yang ikut campur di dalamnya.

Diberitakan sebelumnya, negara-negara G7, yang mendukung otonomi Hong Kong, membujuk Cina untuk menimbang kembali penerapan UU Keamanan Nasional Hong Kong. Menurut mereka, UU Keamanan Nasional Hong Kong bermasalah dan berpotensi mengekang hak asasi manusia.

Permohonan G7 kepada Cina tersebut adalah ide dari Inggris. Inggris membujuk negara-negara G7, termasuk Jepang, untuk bersama-sama mendorong Cina membatalkan penerapan UU Keamanan Nasional Hong Kong.

Pada awalnya, tidak semua negara mau berurusan dengan Cina soal UU Keamanan Nasional tersebut. Salah satunya adalah Jepang yang memiliki hubungan kompleks dengan Cina. Namun, belakangan, Jepang berubah pikiran di mana Pedana Menteri Shinzo Abe mengatakan bahwa G7 harus berani mewakili opini global soal situasi di Hong Kong.

"Jepang ingin terlibat dalam pemberian pernyataan bersama G7 soal permasalahan Hong Kong. Hal tersebut mengacu pada keyakinan terhadap prinsip 'Satu negara, Dua Sistem'," ujar Shinzo Abe sebagaimana dikutip dari The Guardian.

Kabar terbaru, Parlemen Cina akan membahas rancangan UU Keamanan Nasional Hong Kong pada hari ini. Hal spesifik yang akan dibahas adalah definisi gerakan separatis, subversi, terorisme, serta kolusi dengan pihak asing. Setelah definisi jelas, maka hal selanjutnya yang akan ditetapkan adalah hukumannya.

ISTMAN MP | REUTERS | THE GUARDIAN