TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengaku frustasi karena dirinya dan anggota parlemen masih digaji penuh setelah dua bulan janji pemotongan gaji untuk membantu krisis Covid-19.

"Pemotongan gaji masih akan terjadi dan akan diajukan selama enam bulan. Yang membuat saya frustrasi adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan," kata Ardern.

Di tengah-tengah lockdown Selandia Baru pada pertengahan April, perdana menteri dari Partai Buruh itu mengumumkan gaji dirinya, menteri pemerintah, dan pegawai negeri sipil, akan dipotong 20 persen selama enam bulan.

Dikutip dari New Zealand Herald, 16 Juni 2020, dua bulan setelah Ardern berjanji anggota parlemen akan mengambil pemotongan gaji terkait Covid-19 untuk menunjukkan solidaritas, mereka semua terus menerima pembayaran penuh.

Namun, pemotongan tidak akan dimulai sampai 9 Juli dan Otoritas Remunerasi mengatakan proses birokrasi seputar pemotongan gaji rumit dan panjang, dan harus melalui undang-undang.

Karena cara pembayaran para anggota parlemen, Otoritas Remunerasi memiliki hak menentukan tingkat gaji. RUU itu membuat perubahan pada undang-undang yang mengatur gaji anggota parlemen untuk membuat pemotongan gaji sementara hingga 20 persen selama enam bulan.

Gaji Ardern akan turun dari NZ$ 471.049 (Rp 4,3 miliar) per tahun menjadi NZ$ 376.840 (Rp 3,4 miliar) selama enam bulan, menurut aturan yang diubah tentang gaji anggota parlemen.

Gaji Wakil Perdana Menteri juga turun 20 persen. Gaji Wakil PM Winston Peters berubah dari NZ$ 334.734 (Rp 3 miliar) setahun menjadi NZ$ 267.788 (Rp 2,4 miliar) selama enam bulan.

Dan semua menteri dari NZ$ 296.007 (Rp 2,7 miliar) per tahun menjadi NZ$ 236.806 (Rp 2,1 miliar), juga dipotong 20 persen.

Sementara anggota parlemen yang bukan menteri, pemimpin partai atau ketua komite terpilih telah menerima pemotongan gaji 10 persen, atau NZ$ 16.000 (Rp 146 juta) hingga NZ$ 147.565 (Rp 1,34 miliar) setahun.

Pemimpin partai liberal ACT New Zealand, David Seymour, yang telah menyerukan pemotongan gaji anggota parlemen sebelum Ardern mengumumkannya, mengatakan pemotongan 10 persen untuk non-menteri adalah "hasil yang menyedihkan".

"Sudah saya katakan bahwa semua anggota parlemen harus mengambil potongan gaji 20 persen selama enam bulan. Itulah yang akan saya lakukan.

"Anggota parlemen sekarang harus mengambil masalah ke tangan mereka sendiri. Saya akan bertanya kepada publik organisasi mana saya harus menyumbangkan sisa bagian dari gaji saya," kata Seymour.

Pada Selasa Ardern mengatakan kepada media bahwa meskipun ada penundaan, dia masih percaya para anggota parlemen telah menjadi teladan dengan menerima pemotongan gaji.

"Salah satu frustrasi bagi kami adalah, saya menguji apakah saya tidak bisa menerima gaji penuh saya tetapi saya diberitahu 'Tidak'. Secara hukum saya tidak bisa melakukan itu. Jadi kami mengubah undang-undang, sekarang kami menunggu itu akan diterapkan oleh Otoritas Remunerasi," ujar Ardern.

Ardern mengatakan mereka akan memeriksa semua opsi, termasuk memberikan sebagian dari gaji mereka untuk amal, tetapi itu membuka "masalah yang lebih luas" di sekitar yang dipilih anggota parlemen untuk didukung.

"Dengan frustrasi, pilihan paling sederhana adalah mengubah undang-undang tapi sayangnya itulah yang paling lama," papar Jacinda Ardern.

Jacinda Ardern telah dipuji di dalam negeri dan internasional karena sukses mengendalikan wabah virus corona. Survei terbaru dari Newshub-Reid menobatkan Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri Selandia Baru terpopuler dalam seabad terakhir, menyusul keberhasilannya mengendalikan pandemi virus Corona (Covid-19), bahkan diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia, Reuters melaporkan pada Mei.

Pada 8 Juni, Jacinda Ardern mengumumkan Selandia Baru sukses melawan virus corona dan mencabut semua pembatasan sosial tiga bulan ketika negara lain masih berjibaku melawan pandemi Covid-19.