TEMPO.CO, New York – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyesalkan sikap pemerintah Korea Utara, yang memutus jalur komunikasi langsung dengan pemerintah Korea Selatan.

Guterres mengatakan jalur komunikasi seperti ini dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau salah kalkulasi.

“Sekjen berharap semua pihak menggunakan peringatan Jui untuk menggandakan upaya mengaktifkan kembali pembicaraan untuk mencapai perdamaian berkelanjutan dan menyelesaikan denuklirisasi terverifikasi di Semenanjung Korea,” kata Stephane Dujarric, juru bicara PBB, seperti dilansir Reuters Kamis, 11 Juni 2020.

Dujarric mengatakan Juni merupakan bulan yang menjadi simbol mewakili peringatan ulang tahun kedua dari pertemuan bersejarah Presiden AS, Donald Trump, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un.

Bulan itu juga menjadi peringatan ulang tahun kedua puluh untuk pertemuan pertama antara kedua Korea.

Korea Utara telah terkena sejumlah sanksi PBB sejak 2006. Sanksi-sanksi ini juga diperkuat oleh Dewan Keamanan, yang beranggotakan 15 anggota.

Ini dilakukan untuk memutus pasokan dana bagi proyek nuklir Pyongyang dan program rudal balistik negara komunis yang tertutup itu.

Hubungan kedua Korea mulai mengalami ketegangan kembali setelah Korea Utara menuding ada penyebaran selebaran di perbatasan kedua negara yaitu di Panmunjom.

Penyebaran selebaran ini dilakukan oleh sejumlah pembelot dari Korea Utara dan diduga mendapat restu dari pemerintah Korea Selatan.