TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz memberitahukan militer Israel, Israel Defense Forces (IDF), untuk bersiap dalam rencana pencaplokan Tepi Barat, Palestina.

Dalam sebuah pernyataan Senin sore, Benny Gantz mengatakan dia telah menginstruksikan kepala pasukan IDF untuk "mempercepat persiapan sebelum langkah-langkah politik dalam agenda di arena Palestina".

Pernyataan itu dipahami secara luas sebagai instruksi kepada IDF untuk mempersiapkan kemungkinan kekerasan yang meluas oleh Palestina, serta kemungkinan konsekuensi regional lainnya, jika Israel bergerak untuk mencaplok beberapa wilayah pendudukan, menurut CNN, 3 Juni 2020.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah tiga kali menyampaikan janji kampanye dalam ketiga pemilu baru-baru ini untuk memperluas pendudukan Israel ke bagian-bagian Tepi Barat, sisa tanah yang direbut oleh Israel pada tahun 1967.

Janji itu diberikan dukungan penuh AS pada Januari ketika Presiden Donald Trump mengungkap rencana perdamaian untuk Timur Tengah, yang menyebut Israel boleh menganeksasi semua permukiman Yahudi di wilayah tersebut serta Lembah Yordan.

Sebaliknya, posisi Gantz dalam pemilu menentang aneksasi sepihak. Gantz mengatakan dia percaya langkah seperti itu hanya akan terjadi dengan dukungan masyarakat internasional.

Namun, dalam perjanjian koalisi, pemimpin partai Biru dan Putih mengesampingkan kekhawatiran itu. Sebaliknya, Gantz menyetujui bahwa Netanyahu dapat mengajukan legislasi yang diperlukan paling cepat 1 Juli, dan hanya membutuhkan dukungan dari Washington serta dari parlemen Israel, yang tampaknya memiliki mayoritas yang jelas mendukung aneksasi.

Meskipun Netanyahu belum menguraikan dengan pasti berapa banyak Tepi Barat yang dia ingin caplok, dia telah mengulangi niatnya berkali-kali dalam beberapa pekan terakhir.

Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa jika terpilih kembali, ia akan memperluas tanah jajahan Israel atas Lembah Yordan, 10 September 2019. [Avshalom Sassoni / Jerusalem Post]

Dua pekan lalu Netanyahu mengatakan kepada anggota parlemen sudah waktunya untuk menerapkan kedaulatan Israel.

Perdana Menteri Netanyahu dilaporkan mengatakan kepada fraksi Likud bahwa ia akan mewujudkan pencaplokan pada jadwal Juli sesuai jadwalnya.

Sebagai indikasi lebih lanjut, Benny Gantz juga bertemu dengan Duta Besar AS untuk Israel David Friedman pada Senin, salah satu pendukung paling vokal aneksasi Israel.

Namun, dalam pertemuan dengan para pemimpin permukiman Tepi Barat pada Selasa, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengindikasikan bahwa pemerintahan Trump memperketat sikapnya pada rencana pemerintah Israel untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat, dan mengisyaratkan bahwa upaya semacam itu mungkin ditunda, menurut seorang pejabat permukiman yang ikut dalam pertemuan itu, dikutip dari Times of Israel.

Pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan perdana menteri juga menyampaikan kepada wali kota Tepi Barat bahwa Amerika Serikat "mungkin telah mengurangi antusiasme tentang realisasi pencaplokan".

Sebuah pandangan menunjukkan Lembah Yordania dekat kota Tepi Barat Jericho, 21 Januari 2016.[REUTERS / Mohamad Torokman]

Tepi Barat, bersama dengan Yerusalem Timur, dicaplok oleh Israel dari Yordania selama perang singkat tahun 1967.

Kedua wilayah yang diduduki oleh Israel di bawah status hukum internasional, meskipun Israel membantah yurisdiksi internasional Yerusalem Timur. Israel juga mengatakan meluncurkan Perang Enam Hari sebagai tindakan membela diri.

Komunitas internasional termasuk PBB tetap berkomitmen pada gagasan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, yang akan membuat negara Palestina didirikan di Tepi Barat dan Gaza, dengan ibu kota di Yerusalem Timur.

Otoritas Palestina telah menolak rencana perdamaian Trump dan telah mengakhiri koordinasi keamanannya dengan Israel, yang dipandang sebagai kunci untuk mencegah serangan teror, sebagai protes terhadap langkah-langkah menuju aneksasi.

Banyak mantan pejabat pertahanan Israel memperingatkan bahwa aneksasi dapat memicu meluasnya kekerasan di Tepi Barat, terutama pada saat meningkatnya pengangguran dan prospek ekonomi yang mengerikan bagi Palestina.