TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan para pemimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia berpaling dari janji kepada rakyat pemilih untuk melawan kekuasaan yang melakukan korupsi.

Janji itu diberikan saat mereka berkampanye pada pemilihan umum 2018 bersama koalisi Pakatan Harapan.

Mahathir merupakan pendiri Partai Bersatu setelah keluar dari Partai Umno pada 2016 karena berbeda pendapat dengan PM Najib Razak saat itu, yang menjadi Presiden Umno.

Mahathir mengatakan para pemimpin Partai Bersatu bergabung pada awalnya untuk menjatuhkan PM Malaysia yang saat itu dinilai telah mencuri puluhan triliun uang rakyat Malaysia.

Namun belakangan, para pemimpin Bersatu berkomplot untuk mendukung Umno yang kalah pemilu.

Ini dilakukan dengan meninggalkan koalisi Pakatan Harapan, yang saat itu sedang mengusung PM Mahathir Mohamad.

Ini membuat Mahathir mengundurkan diri dari posisi PM karena kehilangan dukungan mayoritas di parlemen.

Sistem parlementer mewajibkan PM memiliki dukungan mayoritas anggota parlemen untuk bisa berkuasa.

“Apa yang terjadi dengan janji untuk melawan para pemimpin yang melakukan kleptokrasi,” kata Mahathir seperti dilansir Channel News Asia dari blog yang ditulis Mahathir pada 1 Juni 2020.

Menurut Mahathir, 94 tahun, para pemimpin Partai Bersatu sengaja membiarkan keputusan pimpinan partai untuk mendukung pemimpin yang suka mencuri.

“Asalkan mereka mendapatkan manfaat,” kata Mahathir. “Karena itu kan hanya janji untuk mendapatkan dukungan suara rakyat. Jadi sekarang bisa dilupakan.”

Pimpinan Partai Bersatu telah memberhentikan keanggotaan dari Mahathir dan empat orang lainnya dari partai.

Kelimanya, yang merupakan anggota parlemen atau Dewan Rakyat, dianggap melanggar konstitusi partai.

Mahathir menolak keputusan partai itu dan bertekad akan melawannya.