Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menghadiri peresmian pabrik pupuk, di wilayah utara ibu kota, Pyongyang, dalam gambar ini dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Korea Utara pada 2 Mei 2020. [KCNA / via REUTERS]
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Korea Utara mendukung upaya Cina menerapkan UU Keamanan Nasional di Hong Konng. Menurut mereka, Cina melakukan langkah yang tepat dan legal untuk menjaga keamanan nasional di negara tersebut.
"Dan, karena masalah Hong Kong pasti berkaitan langsung dengan masalah internal Cina, maka negara manapun tidak memiliki hak untuk mengomentari masalah tersebut," ujar pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang dikutip dari kantor berita Reuters, Sabtu, 30 Mei 2020.
Pemerintah Korea Utara juga menyatakan bahwa negara manapun tidak berhak untuk ikut campur ataupun mengintervensi masalah Hong Kong. Menurut mereka, biarkan Cina yang menyelesaikan masalah keamanan nasional di Hong Kong.
"Kami menentang dan menolak segala bentuk intervensi yang berdampak terhadap keamanan dan pertumbuhan sosial ekonomi Hong Kong," ujar Kementerian Luar Negeri Korea Utara.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Cina tengah mempersiapkan UU Keamanan Nasional Hong Kong yang diklaim berfungsi untuk melindungi keamanan negara tersebut. Kurang lebih ada empat hal besar yang akan diatur oleh regulasi baru tersebut yatu subversi, intervensi, terorisme, dan pemisahan diri.
Regulasi tersebut mendapat pertentangan keras dari warga Hong Kong, terutama dari mereka yang penggiat demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut mereka, regulasi tersebut sama saja dengan menyerahkan Hong Kong terhadap Cina. Dan, ketika Cina berkuasa, mereka khawatir para penentang kebijakan negeri tirai bambu itu akan dianggap melakukan subversi dan diperkarakan.
Di luar Hong Kong, kritik keras datang dari negara-negara tetangga. Salah satunya adalah Amerika yang memang tengah berseteru dengan Cina. Bahkan, Amerika sampai menyatakan akan mencabut segala hak istimewa yang selama ini mereka berikan ke Hong Kong. Belum diketahui apa saja hak istimewa yang akan dicabut, namun Presiden Amerika Donald Trump mengatakan hanya akan ada sedikit pengecualian.
Korea Utara adalah satu dari sedikitnya negara yang mendukung Cina soal UU Keamanan Nasional Hong Kong. Sebelumnya, Korea Utara juga mendukung respon Pemerintah Cina terhadap unjuk rasa anti-pemerintah di Hong Kong.
