IMF Sebut 59 Negara Dapat Dana Darurat Rp 1.500 Triliun

Reporter

Tempo.co

Editor

Budi Riza

Jumat, 22 Mei 2020 14:31 WIB

Ilustrasi mata uang dolar Amerika. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Washington – Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan 20 negara miskin meminta pelonggaran pembayaran utang bilateral.

Utang ini merupakan bagian dari inisiatif G20. IMF mengatakan siap mendukung perpanjangan pembayaran utang melewati 2020.

“Lebih dari setengah dari 73 negara miskin telah menyatakan minat program pendanaan darurat terkait pandemi virus Corona,” kata Gerry Rice, juru bicara IMF, kepada media pada Kamis, 21 Mei 2020 seperti dilansir Reuters.

Dalam rilis IMF, Rice mengatakan IMF telah mengabulkan permintaan dari 59 negara dari total 102 negara yang berminat.

Jumlah dana pembiayaan darurat mencapai US$100 miliar atau sekitar Rp1.500 triliun.

Advertising
Advertising

“Ada 29 negara lain yang permintaannya sedang dibahas,” kata Rice.

IMF menyediakan dua fasilitas pembiayaan yaitu Rapid Credit Facility dan Rapid Financing Instrument.

Menurut dia, dana darurat ini bisa segera disalurkan tanpa adanya program berbasis syarat tertentu.

Dana akan diberikan kepada negara yang paling membutuhkan.

“Ini untuk membayar dokter dan perawat, dan melindungi masyarakat paling rentan, dan menjaga aktivitas kehidupan,” kata Rice mengenai dana darurat untuk penanganan wabah virus Corona.

Meski tanpa syarat tertentu, IMF meminta dana ini digunakan secara transparan dan akuntable.

“Ini untuk memastikan dana ini digunakan untuk peruntukannya, yaitu membantu orang-orang yang paling membutuhkan,” kata Rice soal dana darurat IMF tadi.

Berita terkait

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

22 jam lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

1 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

1 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

1 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

2 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

4 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

7 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

8 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

8 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya