TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Vietnam mendorong nelayan-nelayannya untuk tetap melaut di sekitar Kepulauan Paracel meski sudah dilarang oleh Cina. Menurut Vietnam, larangan yang berjalan di perairan Laut Cina Selatan tersebut tidak sah. Sebab, tempat para nelayan tersebut melaut, menurut mereka, masih masuk dalam kawasan perairan Vietnam.
"Kami meminta otoritas lokal untuk memperkuat manajemen dan pengawasan terhadap kegiatan perikanan. Selain itu, memantau keberangkatan kapal selama masa berlaku larangan," ujar Kementerian Agrikultur dan Pengembangan Daerah Tertinggal Vietnam sebagaimana dikutip dari Radio Free Asia, Kamis, 14 Mei 2020.
Diberitakan sebelumnya, Cina mulai melarang kapal-kapal negara lain untuk melaut di sekitar Kepulauan Paracel sejak tanggal 1 Mei lalu. Cina mengklaim perairan tersebut sebagai bagian yurisdiksinya. Oleh karenanya, tidak boleh ada satupun kapal yang masuk ke sana tanpa seizin Cina. Cina juga berdalih bahwa larangan tersebut untuk menjaga kelestarian.
Larangan tersebut diprotes oleh Vietnam dan Filipina. Menurut mereka, perairan tersebut tidak bisa sembarangan diklaim oleh Cina dan kemudian melarang kapal-kapal lain melaut di sana. Apalagi, kawasan perairan yang dilarang masih berada dalam status sengketa yang melibatkan banyak negara, termasuk Malaysia, Taiwan, dan Filipina.
Menanggapi aksi Vietnam, Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa Vietnam tidak memiliki hak untuk menuduh sembarangan.
"Vietnam tidak berhak menuduh sembarangan ke Cina, apalagi menyemangati nelayannya untuk melanggar hak atau kepentingan kami serta mengganggu kelestarian perikanan di kawasan terkait," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian.
Sejumlah pakar menganggap Cina tidak memiliki niatan apapun untuk menjaga kelestarian perikanan di sekitar Kepulauan Paracel. Larangan yang diberlakukan Cina hanyalah satu dari sekian upaya mereka untuk menegaskan klaim terhadap kawasan-kawasan di Laut Cina Selatan.
Pakar kelautan dari US Naval War College, John B Hattendorf, mengatakan bahwa Cina berupaya menciptakan kondisi tertutup, tidak bebas, dan sino-sentris di Laut Cina Selatan.
"Untuk mewujudkan visi mereka, Cina memberlakukan berbagai larangan berdasarkan hukumnya sendiri di kawasan perairan negara lain. Jika diperhatikan, kawasan perairan yang diklaim Cina sesungguhnya jauh dari yurisdiksi dia," ujar Hattendorf.
