TEMPO.CO, Jakarta - Tiga partai politik di Timor-Leste telah hilang kepercayaan kepada Ketua parlemen Timor-Leste, Arão Noe de Jesus Amaral karena diduga melanggar konstitusi, tetapi Arão menjawab Presiden Republik, Francisco Guterres Lú Olo justru perlu untuk segera membubarkan Parlemen Nasional karena sudah lima bulan pemerintahan berjalan tanpa anggaran negara.

Arão menambahkan dirinya masih tetap meminta Presiden untuk membubarkan Parlemen Nasional sesuai Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste.

Dia mengingatkan kembali bahwa Parlemen tidak mengesahkan anggaran Negara tahun 2020 pada tanggal 17 Januari lalu, dan menurut pada pasal 86 huruf F Konstitusi menyatakan ketika sudah lebih dari 60 hari tidak dicapai persetujuan, Presiden harus membubarkan parlemen.

“Parlemen Nasional sedang menunggu keputusan ini dari Presiden Republik. Jadi, sekarang bukan waktunya untuk menggantikan ketua Parlemen,” Arão menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di gedung parlemen, Senin 11 Mei 2020.

Tiga partai politik yaitu PLP, Khunto dan Fretilin sudah memasukkan mosi tidak percaya kepada Ketua Parlemen dan menuntut pergantian dirinya dengan alasan sudah satu minggu tidak ada rapat, dan tindakan ini adalah merupakan pelanggaran berat terhadap aturan Parlemen dan juga Konstitusi.

Arão berkelit sudah menjawab surat mosi tidak percaya tiga parpol bahwa isi dari surat ini tidak ada dasarnya hukumnya. Oleh karena itu, dia tidak akan melakukan rapat setiap Senin dan Selasa karena menurut hasil rapat ketua fraksi bahwa selama tidak ada agenda maka rapat tidak diperlukan.

"Oleh karena itu tuduhan mereka itu tidak benar, dan saya juga tidak terima justifikasi di dalam surat permintaan yang menyatakan bahwa saya yang menghadang aktivitas parlemen sehingga membuat krisis institusional."

Perseteruan antar partai politik di Timor Leste berujung dengan keluarnya Partai Rekonstruksi Timor (CNRT) yang didirikan oleh mantan Presiden Xanana Gusmao dari Aliansi Mayoritas Perubahan ke Kemajuan atau Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP).

Dengan keluarnya CNRT, maka pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Taur Matan Ruak hanya menyisakan partai PLP dan Partai Khunto.

"Untuk mengumumkan kepada publik bahwa partai CNRT memutuskan keluar dari pemerintah dan meminta kepada anggota pemerintah yang dari partai CNRT untuk segera mengundurkan diri," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai CNRT, Jacinto Rigoberto de Deus dalam konferensi pers di Kantor Partai CNRT di bairro Grillos-Dilli, Senin, 11 Mei 2020.

Wakil Ketua Partai CNRT, Virgilio Smith menjelaskan, sesuai dengan rapat pada 20 April lalu, CNRT akan keluar dari aliansi. "CNRT sudah tidak ambil bagian di pemerintahan ke delapan ini. Sekarang hanya PLP dan Khunto yang masih tetap di pemerintahan dengan total 13 suara di parlemen yang tidak mewakili mayoritas," ujarnya.

Keputusan CNRT untuk keluar dari AMP sendiri dilakukan setelah Matan Ruak mengajukan daftar anggota pemerintahan baru dari parpol oposisi. Dijelaskan, dalam pemilu 2017, meski menang, Fretelin tidak mendapatkan suara mayoritas di parlemen nasional. Namun, Presiden Francisco Guterres Lu Olo akhirnya melantik Sekjen Partai Fretelin, Mari Bin Amude Alkatiri menjadi perdana menteri. Karena tidak mendapatkan suara mayoritas, maka program pemerintahan Alkatiri diblokir, parlemen dibubarkan, dan pemilu ulang dilaksanakan pada Mei 2018.

Pada pemilu ulang, AMP terbentuk, Taur Matan Ruak terpilih menjadi Perdana Menteri Timor Leste. Namun Fretelin menolak melantik 7 orang anggota kabinet dari CNRT dan 2 dari Khunto. Sebagai Ketua PLP, Matan Ruak menjalankan pemerintahan dengan struktur pemerintahan yang tidak lengkap.

Hingga akhir tahun 2019, CNRT meminta Matan Ruak untuk melengkapi struktur pemerintahan, namun proposal tersebut tidak ditanggapi. Karena proposal tersebut tidak juga diindahkan oleh Matan Ruak, maka CNRT menyatakan abstain pada pemungutan suara 17 Januari 2020 untuk anggaran belanja negara 2020.

Setelah anggaran negara tidak lolos di parlemen, Matan Ruak memasukkan surat pengunduran diri ke presiden. Namun setelah 40 hari, Presiden tidak juga mengambil sikap hingga pada 8 April, Matan Ruak menarik kembali surat tersebut.

Geram karena Presiden Timor Leste tidak juga mengambil keputusan, 19 parlemen akhirnya mengajukan petisi melawan Presiden pada 5 Mei lalu, yang diikuti dengan pengunduran diri CNRT dari pemerintahan kemarin.