Mempelai Pria Digugat karena Tolak Menikah via Panggilan Video
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Rabu, 29 April 2020 03:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga mempelai perempuan di Uttar Pradesh menggugat mempelai pria karena menolak menikah melalui panggilan video atau video call di tengah lockdown nasional virus Corona India.
Peristiwa ini terjadi di desa Karua Sahabganj di daerah Kuladia, Bareilly, menurut Gulfnews, dikutip 28 April 2020.
Shamsul Hasan telah mengatur pernikahan putrinya Farzana dengan Irshad Hussain. Namun, Irshad terjebak di Punjab dan tidak bisa kembali ke Bareilly untuk pernikahan pada 19 April.
Keluarga perempuan memintanya untuk melakukan akad nikah melalui video call, tetapi mempelai pria menolak.
Keluarga mempelai mengadu ke polisi, tetapi polisi menolak pengaduan dengan alasan mereka tidak mengetahui ketentuan hukum yang relevan dalam kasus ini.
"Awalnya, ayah pengantin perempuan menuduh pengantin pria tidak muncul karena dia gagal memenuhi permintaan mahar mereka, tetapi selama penyelidikan, ditemukan bahwa dia terjebak di Punjab karena dilockdown," kata polisi.
Kedua keluarga kemudian setuju untuk berkompromi setelah orang tua mempelai pria membayar kompensasi kepada keluarga mempelai perempuan.
Pernikahan melalui panggilan video atau konferensi video mulai marak di India setelah pemerintah memberlakukan lockdown nasional.
Menurut NDTV, banyak pasangan India mengadakan pernikahan mereka melalui panggilan video online Zoom daripada harus menunda atau membatalkan pernikahan.
Dikutip dari Reuters, pada Ahad Perdana Menteri Narendra Modi mendesak orang-orang India untuk mematuhi lockdown nasional dan langkah-langkah menjaga jarak sosial, sehari setelah lockdown dilonggarkan sementara kasus COVID-19 India terus meningkat.
Kepadatan populasi India yang tinggi, infrastruktur sanitasi yang buruk, dan tingkat migrasi dalam negeri yang tinggi telah menimbulkan kekhawatiran terhadap penyebaran virus Corona.
Dalam sebuah pidato radio Modi mengatakan India berada di tengah-tengah "perang" dan 1,3 miliar warga negara tidak boleh tertipu kabar bahwa penyebaran virus telah dikendalikan sepenuhnya oleh lockdown sebulan.
