Suasana sidang pleno bulanan di Parlemen Eropa yang terlihat sepi akibat wabah corona (COVID-19), di Brussels, Belgia, 10 Maret 2020. Parlemen Eropa mempersingkat sidang pleno bulanan menyusul penyebaran virus Corona yang tengah mewabah di beberapa negara di Eropa. REUTERS/Johanna Geron
TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa bersiap untuk membuat skema pendanaan bersama yang dikhususkan untuk pemulihan paska pandemi virus Corona (COVID-19). Rencananya, skema joint financing tersebut akan dibahas pada hari ini untuk menentukan besarannya, mekanismenya, serta sektor apa saja yang akan jadi tujuannya.
"Rencana untuk memiliki instrumen khusus yang bisa digunakan paska krisis sudah mulai didukung," ujar salah seorang pejabat senior Uni Eropa sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 23 April 2020.
Usulan untuk membuat pendanaan bersama itu muncul setelah negara-negara Uni Eropa mengkaji dampak pandemi virus Corona terhadap perekonomian mereka. Temuan mereka, perekonomian sejumlah negara Eropa akan lebih lamban pulih dibandingkan negara lainnya. Oleh karenanya, perlu mendapat bantuan.
Di sisi lain, anggota Uni Eropa menganggap ide pendanaan gabungan itu akan menjaga semangat solidaritas di antara mereka. Sebagaimana diketahui, Uni Eropa menerapkan sistem pasar tunggal untuk ke-27 anggotanya dan akan berbahaya jika muncul ketimpangan di antara mereka.
Chairman dari EU Summit, Charles Michel, setuju dengan ide pendanaan bersama tersebut. Ia pun mengusulkan Komisi Eropa untuk mengkaji hal apa dan berapa yang harus dipersiapkan untuk pemulihan paska pandemi.
"Saya mengusulkan agar kita (anggota Uni Eropa) meminta Komisi Eropa untuk menganalisis kebutuhan (paska pandemi) serta membuat proposal yang proporsional dengan tantangan ke depan," ujar Michel.
Hingga berita ini ditulis, besaran dana untuk pemulihan paska pandemi diperkirakan akan lebih dari 1 Triliun Euro. Sementara itu, untuk mekanisme pengumpulan dananya, belum diketahui apakah akan bersifat pinjaman atau hibah.
Beberapa negara mengusulkan hibah agar beban utang yang ditanggung beberapa negara tidak membengkak paska pandemi virus Corona (COVID-19). Namun, usulan tersebut sulit diterima oleh negara-negara yang dikenal hemat sepert negara-negara Skandinavia.
