TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pesaing politiknya dalam pemilu dari Partai Biru dan Putih, Benny Gantz, sepakat membagi kekuasaan untuk memecah kebuntuan politik Israel.

Perjanjian pembagian kekuasaan berlangsung setelah berminggu-minggu negosiasi memberikan tanggal yang jelas untuk jabatan perdana Netanyahu, perdana menteri terlama Israel.

Netanyahu, yang sedang menjalani proses hukum atas tiga dakwaan kasus korupsi, akan tetap menjadi perdana menteri selama 18 bulan kemudian Gantz akan menggantikannya, menurut perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pria tersebut, dikutip dari Reuters, 21 April 2020.

Sebagai politikus sayap kanan dari Partai Likud, Netanyahu telah memimpin pemerintahan sementara setelah tiga pemilu Israel gagal membentuk pemerintahan baru pada bulan April dan September 2019 dan pada 2 Maret.

"Kami telah mencegah pemilihan keempat. Kami akan melindungi demokrasi. Kami akan memerangi virus Corona dan merawat semua warga negara Israel," kata Gantz di Twitter setelah menandatangani kesepakatan, sementara Netanyahu men-tweet bendera Israel.

Netanyahu berbicara dengan semua pemimpin blok agama partai sayap kanannya setelah menandatangani kesepakatan persatuan, kata juru bicaranya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Times of Israel.

"Perdana menteri mengatakan bahwa pembentukan pemerintah persatuan dalam menghadapi pandemi virus Corona adalah keharusan nasional," kata pernyataan itu. "Perdana menteri berjanji bahwa dia akan terus menegakkan prinsip-prinsip kamp nasional dan blok sayap kanan dalam pemerintah persatuan."

Kesepakatan itu diharapkan akan ditandatangani secara resmi setelah Hari Kemerdekaan pekan depan, setelah itu partai-partai sayap kanan lainnya akan menandatanganinya. Koalisi yang muncul kemudian diharapkan untuk bergerak maju dengan undang-undang untuk memperkuat perjanjian rotasi kepengurusan yang akan melihat Gantz mengambil alih dari Netanyahu sebagai perdana menteri setelah 18 bulan.

Perjanjian final sesuai dengan sebagian besar tuntutan Netanyahu, termasuk pada aneksasi bagian-bagian Tepi Barat, sebuah proses yang dikatakan dapat dimulai pada Juli 2020.

Sampai ia mengambil alih sebagai perdana menteri, Gantz, seorang mantan kepala angkatan bersenjata, akan melayani sebagai menteri pertahanan dengan sekutu politiknya yang menerima jumlah jabatan menteri yang sama dengan Partai Likud.

Di bawah kesepakatan yang dicapai Senin malam, Likud memastikan kekuasaan veto sayap kanan di panel, dengan penunjukan anggota parlemen Partai Biru dan Putih Zvi Hauser, seorang mantan menteri kabinet di bawah Netanyahu.

Kabinet akan melibatkan 32 menteri pada awalnya dan kemudian membengkak menjadi 36, dengan 14 wakil menteri, segera setelah krisis virus Corona dianggap telah berakhir. Dengan jumlah menteri dan wakil menteri ini, maka pemerintahan persatuan akan menjadi kabinet terbesar Israel sepanjang sejarah.

Gantz akan menjabat sebagai menteri pertahanan dalam satu setengah tahun sambil menunggu untuk mengambil alih sebagai perdana menteri, sementara wakilnya di Partai Biru dan Putih, Gabi Ashkenazi, akan menjadi menteri luar negeri. Di antara kementerian utama lainnya, Avi Nissenkorn dari Biru dan Putih akan menerima Kementerian Kehakiman, sementara Likud akan mendapatkan kementerian keuangan dan keamanan publik, serta posisi ketua Knesset.

Lalu lintas bergerak melewati poster kampanye pemilihan partai Biru dan Putih, yang menggambarkan pemimpin partai Benny Gantz, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di Tel Aviv, Israel 18 Februari 2020. [REUTERS / Amir Cohen]

Sementara aneksasi Tepi Barat diawasi oleh Amerika Serikat, setelah itu Netanyahu akan diizinkan untuk memajukan rencana mulai 1 Juli, kata perjanjian itu.

"Mengingat hubungan dekat pemerintahan Trump dengan Netanyahu, kami memiliki hari-hari yang sangat serius dan menantang di masa depan," kata Hanan Ashrawi, seorang pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina. "Ini sangat berbahaya bukan hanya untuk Palestina, untuk Israel, untuk wilayah ini, tetapi untuk dunia."

Sebuah proposal perdamaian AS yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada bulan Januari ditolak mentah-mentah oleh Palestina, karena lebih menguntungkan Israel, termasuk hampir semua tanah yang diduduki Israel dengan permukiman ilegal akan diserahkan.

Tetapi prioritas pertama pemerintah Israel yang baru adalah mengelola krisis virus Corona.

Israel, dengan populasi sekitar 9 juta, sejauh ini telah mengkonfirmasi lebih dari 13.500 kasus COVID-19 dan 173 kematian. Pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus telah menyebabkan angka pengangguran Israel di atas 26%.

Dalam kampanye, Gantz berjanji untuk tidak bertugas di pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri yang menghadapi tuduhan kriminal, tetapi ia menarik pernyataannya bulan lalu, dengan mengatakan bahwa dahsyatnya krisis virus Corona mengharuskan dibentuk pemerintah persatuan darurat.

Keputusan untuk bergabung dengan Netanyahu membuat marah banyak sekutu politik Gantz yang berpisah dari partai dan akan menjadi bagian dari oposisi di 120 anggota parlemen Israel.