TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Myanmar membebaskan hampir 25.000 tahanan dalam rangka amnesti peringatan Tahun Baru tradisional pada Jumat.

Presiden Win Myint mengatakan 24.896 orang yang dipenjara di seluruh negeri, termasuk 87 orang asing, akan dibebaskan tanpa syarat dnegan mempertimbangkan masalah kemanusiaan, menurut laporan Reuters, 17 April 2020. Ini adalah amnesti terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Myanmar.

Presiden tidak memberikan perincian tentang kejahatan yang dilakukan oleh para narapidana.

Zaw Zaw, juru bicara departemen penjara, mengatakan jumlah besar yang dirilis tidak terkait dengan kekhawatiran tentang virus Corona. Myanmar telah melaporkan 85 kasus dan empat kematian akibat virus Corona.

Kerumunan berkumpul di luar penjara Insein di ibu kota komersial Yangon pada hari Jumat berharap untuk menyambut anggota keluarga, meskipun ada larangan pertemuan untuk mencegah penyebaran virus.

Tahun lalu, sekitar 23.000 orang dibebaskan selama beberapa hari dalam amnesti tahunan, menurut media pemerintah. Lebih dari 8.000 dirilis tahun sebelumnya.

Tidak segera jelas apakah pembebasan itu akan mencakup siapa saja yang dihukum sehubungan dengan tindakan oposisi terhadap pemerintah.

Departemen penjara mengatakan tidak ada tahanan politik di Myanmar, tetapi kelompok-kelompok hak asasi mengatakan puluhan orang dipenjara karena aktivitas politik mereka.

Zaw Zaw mengatakan departemen penjara tidak memberi "label" pada tahanan yang dibebaskan, termasuk tahanan yang disebut-sebut tahanan politik. Seorang pejabat di penjara Insein mengatakan dia tidak tahu apakah ada aktivis atau pembangkang yang dibebaskan.

Ketika pemenang Nobel Aung San Suu Kyi mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016, setelah lebih dari setengah abad kekuasaan militer, salah satu tindakan pertamanya adalah membebaskan ratusan tahanan politik.

"Pemerintah tidak benar-benar mengakui tahanan politik tetapi kami diminta beberapa daftar dan kami memberikan daftar lebih dari 70," kata Aung Myo Kyaw dari kelompok bantuan Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

"Kami masih belum tahu apakah ada di antara mereka yang dibebaskan," katanya.

Lebih dari 331 orang dituntut dalam kasus-kasus terkait kebebasan berekspresi pada 2019, menurut Athan, kelompok hak asasi manusia.

Mereka yang berada di balik jeruji termasuk anggota rombongan penyair satir dan mahasiswa yang dipenjara bulan lalu karena memprotes penutupan internet yang diberlakukan pemerintah.

AAPP mengatakan ada lebih dari 92.000 orang di sistem penjara Myanmar yang sangat luas, dengan beberapa penjara beroperasi dengan kapasitas dua atau tiga. Jadi jumlah tahanan yang dibebaskan akan mewakili lebih dari seperempat populasi penjara Myanmar.