TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia akan mengerahkan personil militer dalam pelaksanaan pembatasan sosialnya (Perintah Kawalan Pergerakan). Menurut Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob, keputusan itu diambil untuk memastikan tidak ada warga Malaysia yang membandel dari upaya pengendalian pandemi virus Corona (COVID-19).
"Malaysia akan menerjunkan personil militer sejak hari Minggu nanti. Mereka akan membantu polisi mengawal aturan yang bertujuan mengendalikan penyebaran virus Corona," ujar Sabri Yaakob sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 20 Maret 2020.
Diberitakan sebelumnya, Malaysia meluncurkan Perintah Kawalan Pergerakan yang pada intinya membatasi pergerakan warganya di tengah pandemi virus Corona. Beberapa hal dibatasi perintah itu mulai dari melarang warga Malaysia berpergian hingga melarang gelaran acara yang mengumpulkan massa. Adapun perintah tersebut dikeluarkan langsung oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yasin.
Awalnya, Perintah Kawalan Pergerakan hanya akan ditangani oleh Kepolisian saja. Namun, belakangan, pemerintah Malaysia berubah pikiran dengan membuka kemungkinan militer juga dilibatkan apabila warga berpotensi membandel. Pada akhirnya, militer dilibatkan juga untuk memaksimalkan pembatasan sosial yang berlaku.
Sabri Yaakob menyampaikan personil militer yang diterjunkan tidak akan spesifik dari satuan tertentu. Sebaliknya, semua personil akan hadir dari semua satuan mulai dari Angkatan Darat hingga Angkatan Udara. Harapannya, dengan menerjunkan semua lini, tidak akan ada warga Malaysia yang mencoba melawan pembatasan sosial.
"Sejauh ini, pihak Kepolisian (yang mengawal Perintah Kawalan Pergerakan) telah melaporkan adanya kenaikan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Namun, tidak sedikit juga yang masih membandel," ujar Sabri Yaakob.
Hingga berita ini ditulis, total ada 900 kasus dan 2 korban meninggal akibat virus Corona (COVID-19) di Malaysia.
