Mahathir Diklaim Mau Bentuk Pemerintahan Tanpa Oposisi

Rabu, 26 Februari 2020 13:45 WIB

Mahathir Mohamad. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Mahathir Mohamad mengusulkan untuk memimpin pemerintah persatuan tanpa oposisi dan telah mengundang anggota parlemen dari berbagai partai politik saingan untuk bergabung.

Reuters melaporkan sumber-sumber politik mengatakan ini pada hari Selasa, setelah pengunduran dirinya sebagai perdana menteri.

Mahathir mengusulkan gagasan koalisi besar kepada para pemimpin partai-partai politik besar yang ia temui pada Selasa pagi, termasuk partai dari koalisinya, Pakatan Harapan, yang baru saja runtuh dan partai-partai yang kata dalam pemilihan 2018, kata sumber tersebut, dikutip dari Reuter, 26 Februari 2020.

"Dengan tidak adanya kandidat lain, tampaknya Mahathir siap untuk membentuk pemerintah," kata salah satu dari empat sumber dengan pengetahuan langsung tentang masalah tersebut.

"Tidak akan ada entitas politik apa pun. Kami mungkin pemerintah tanpa partai," kata sumber itu.

Advertising
Advertising

Sumber kedua mengatakan, "Rencananya sekarang adalah untuk pemerintah persatuan non-partisan."

Sumber tidak mau diidentifikasi karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media. Kantor Mahathir tidak memberikan komentar segera.

Mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menemui Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad setelah ia bebas dari hukuman, di National Palace, Kuala Lumpur, Malaysia, 16 Mei 2018. Department of Information/Krish Balakrishnan/Handout via REUTERS

Anwar Ibrahim, ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang masuk dalam koalisi Pakatan Harapan, sebelumnya menampik Mahathir ikut andil dalam plot yang ingin membentuk pemerintahan baru tanpa PKR, menurut laporan Malaysiakini. Mahathir menjanjikan memberikan kekuasaan kepada Abwar setelah pemilu 2018, namun tidak ditentukan tanggal pasti transisi. Dengan runtuhnya koalisi Pakatan Harapan, maka peluang peralihan kekuasaan kepada Anwar semakin kecil.

Sebuah pemerintah persatuan bisa memberi Mahathir otoritas yang lebih besar daripada selama masa jabatan sebelumnya sebagai perdana menteri dari tahun 1981 hingga pensiun pada tahun 2003.

Mahathir menghancurkan koalisi Pakatan Harapan dengan mundur sebagai perdana menteri dan ketua partai PPBM (Bersatu) pada Senin.

Tetapi raja segera menunjuk Mahathir sebagai perdana menteri sementara dengan otoritas penuh sampai pemerintahan baru terbentuk.

Sementara itu, istana mengatakan Raja Malaysia akan berusaha menemukan seseorang dengan dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru setelah pengunduran diri Mahathir, dengan mengadakan pertemuan individu dengan 222 anggota Dewan Rakyat terpilih pada hari Selasa dan Rabu.

Berita terkait

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

5 jam lalu

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah kalangan menilai DPR membutuhkan partai oposisi untuk mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

Partai Gelora menolak PKS jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena dinilai selalu 'menyerang' saat masa kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

2 hari lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

Soal PKS berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan respons berbeda dari internal PKS.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

3 hari lalu

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

Pengamat sarankan PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

3 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

3 hari lalu

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.

Baca Selengkapnya

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

4 hari lalu

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya