Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit Soroti Kebijakan Uni Eropa

Minggu, 9 Februari 2020 05:00 WIB

Seorang pekerja menurunkan kelapa sawit dari sebuah truk di pabrik kelapa sawit di Salak Tinggi, di luar Kuala Lumpur, Malaysia, 4 Agustus 2014. [REUTERS / Samsul Said / File Foto]

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Negara-negara Penghasil Kelapa Sawit atau CPOPC pada Jumat, 7 Februari 2020, menggelar Forum on 3-MCPD and GE untuk mendukung keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Forum ini juga bertujuan merespon regulasi yang sedang diproses di institusi pembentuk regulasi Uni Eropa tentang dua batasan terpisah pada jumlah senyawa 3-MCPD dan 3-MCPD lemak ester di minyak nabati, sekaligus menjadi platform berbagi informasi dan pelajaran dari upaya mitigasi pembentukan 3-MCPD and GE di rantai pasokan industri

Forum dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri oleh para Duta Besar dan perwakilan negara-negara penghasil kelapa sawit serta perwakilan kedutaan dan misi yang berkedudukan, diantaranya dari Malaysia, Kolombia, Guatemala, Thailand, Brazil, Peru, Nigeria dan Uni Eropa. Forum juga dihadiri oleh lebih dari 470 partisipan dari industri pengolahan makanan dan minyak sawit, kalangan perdagangan, penelitian dan pengembangan produk-produk minyak sawit di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan India.

Dalam pidato pembukaan, Menko Airlangga menyampaikan Forum ini merupakan bagian dari upaya merespons isu-isu terkait keamanan makanan, secara khusus berkenaan dengan pencapaian standar yang dapat diterima.

Merujuk pada kebijakan yang tengah digodok oleh Uni Eropa terkait penetapan dua batas maksimum Free 3-monochloropropanediol (3-MCPD) dan fatty esters 3-MCPD, Menko Airlangga Hartarto menilai aturan tersebut diskriminatif lantaran berlawanan dengan manajemen risiko kontaminan yang lazim berlaku.

Advertising
Advertising

“Apabila satu batas dinyatakan ‘aman’, seharusnya batas aman itu dapat berlaku untuk seluruh jenis,” kata Airlangga.

Minyak berada pada kategori yang sama. Maka penetapan batas aman seyogianya didasarkan pada kepentingan masyarakat sebagai konsumen, dan alasan untuk melindungi pasar domestik dan internasional.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Forum on 3-MCPD and GE. Sumber: suci

Sedangkan Direktur Jenderal Kesehatan dan Konsumen Komisi Eropa, Frans Verstraete, menyampaikan Uni Eropa menerapkan sejumlah prinsip yang mengatur kontaminan dalam pakan dan makanan untuk mencapai perlindungan tingkat tinggi atas kesehatan manusia dan hewan.

Verstraete juga menyatakan bahwa untuk mencapai perlindungan tingkat tinggi atas kesehatan manusia dan hewan, Uni Eropa akan menerapkan undang-undang berdasarkan analisa risiko sebagai acuan untuk manajemen pengambilan indikator-indikator risiko terkait keamanan makanan.

Forum on 3-MCPD and GE juga ditujukan sebagai wadah berbagi informasi tentang upaya-upaya yang sedang dan sudah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah pembentukan 3-MCPD dan GE dalam mata rantai industri. Sekretariat CPOPC berencana mengadakan sejumlah forum serupa untuk menginformasikan, melibatkan dan mempersiapkan kalangan industri kelapa sawit agar memenuhi standar keamanan makanan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Berita terkait

Pedagang Sembako Pasar Palmerah Keluhkan Harga Gula Pasir dan Sagu Naik

11 jam lalu

Pedagang Sembako Pasar Palmerah Keluhkan Harga Gula Pasir dan Sagu Naik

Selain gula pasir, bahan pokok lain yang dikeluhkan adalah keberadaan minyak kita yang hilang dari peredaran.

Baca Selengkapnya

Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

14 jam lalu

Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

Presiden Dewan Eropa mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan memberi dorongan bagi upaya Uni Eropa untuk menerima lebih banyak anggota.

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

3 hari lalu

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Amerika Serikat diklaim mendukung penundaan kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang dianggap merugikan sawit Indonesia.

Baca Selengkapnya

5 Sumber Kekayaan Negara Iran, Ada Gas Alam Hingga Saffron

3 hari lalu

5 Sumber Kekayaan Negara Iran, Ada Gas Alam Hingga Saffron

Iran dikenal memiliki sumber daya alam dan potensi kekayaan yang tinggi. Termasuk saffron, apakah itu?

Baca Selengkapnya

Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

4 hari lalu

Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

Pemblokiran Israel terhadap penyelidik internasional memasuki Jalur Gaza menghambat penyelidikan independen atas kuburan massal yang baru ditemukan

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

4 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

5 hari lalu

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

Indonesia menjadi role model upaya penanggulangan terorisme. Uni Eropa sangat ingin belajar dari Indonesia.

Baca Selengkapnya

Solusi Amin Ak Antisipasi Pengaruh Konflik Iran-Israel Terhadap Pasokan Minyak Domestik

8 hari lalu

Solusi Amin Ak Antisipasi Pengaruh Konflik Iran-Israel Terhadap Pasokan Minyak Domestik

Anggota Komisi VI sekaligus anggota Panja Energi DPR RI, Amin Ak, mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak ekonomi dari konflik Iran dengan Israel, terutama dalam hal menjaga pasokan minyak domestik.

Baca Selengkapnya

Ini Dua Dampak Konflik Iran-Israel Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia

11 hari lalu

Ini Dua Dampak Konflik Iran-Israel Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo merespons soal imbas konflik Iran-Israel.

Baca Selengkapnya

Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

11 hari lalu

Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.

Baca Selengkapnya