TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia kembali terpilih menjadi Wakil Ketua Komite Palestina PBB atau Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRP) untuk periode 2020.

Melalui Duta Besar RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani, penetapan Indonesia diumumkan dalam pertemuan di markas besar PBB di New York, AS, 4 Februari 2020.

Menurut rilis Kemenlu RI, 5 Februari 2020, pada kesempatan ini Indonesia juga mendorong Komite Palestina PBB untuk menolak dengan tegas "Kesepakatan Abad ini" yang diusung oleh Amerika Serikat, karena sangat tidak mewakili hak dan aspirasi rakyat Palestina dan bertentangan dengan berbagai keputusan PBB.
Indonesia juga menyerukan Komite Palestina PBB harus terus meningkatkan kerja sama dengan PBB dan negara anggotanya. Komite Palestina PBB juga diharapkan dapat memastikan bahwa dukungan kemanusiaan untuk para pengungsi dari Palestina terus berlanjut.

"Kita harus memastikan bahwa rakyat Palestina tidak terkena dampak buruk pasca-pengumuman oleh Pemerintah AS. Untuk itu, isu ini perlu terus diangkat dan tetap menjadi perhatian masyarakat internasional," kata Deputi Wakil Tetap RI, Dubes Mohammad Koba.

Indonesia mengusulkan agar Komite Palestina PBB dapat juga melibatkan kalangan universitas, think tanks, dan influencers, agar pesan yang disampaikan oleh Komite dapat meraih lapisan masyarakat yang lebih luas.

Pemilihan Komite Palestina PBB (CEIRPP) dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang kembali menegaskan komitmen PBB dalam mendukung penyelesaian konflik Palestina dan Israel berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian bilateral untuk mewujudkan "Solusi Dua Negara".

Indonesia akan mengemban amanah dalam Biro Komite Palestina PBB bersama Senegal, Afganistan, Nikaragua, Cuba dan Namibia.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar, saat menghadiri KTT OKI di Jeddah, Arab Saudi, 3 Februari 2020.[Kemenlu RI]

Sebelumnya, dilaporkan Reuters, Tunisia dan Indonesia bersama-sama mengusulkan draf resolusi DK PBB yang mengecam proposal perdamaian Timur Tengah Trump.

Presiden Tunisia Kais Saied mengatakan pada Kamis pekan lalu bahwa rencana baru AS untuk perdamaian antara Israel dan Palestina sebagai "Ketidakadilan Abad ini", menurut laporan Jerusalem Post.

Pemerintah Indonesia juga telah menolak proposal perdamaian Timur Tengah dari Trump selama KTT OKI di Jedah, Arab Saudi, 3 Februari 2020.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas diperkirakan akan berbicara kepada Dewan Keamanan PBB pekan depan tentang rencana itu, mungkin bertepatan dengan pemungutan suara pada rancangan resolusi.

Resolusi DK PBB menekankan pelanggaran aneksasi bagian manapun dari wilayah Palestina yang diduduki dan mengutuk pernyataan yang menyerukan aneksasi oleh Israel di wilayah ini.

AS dipastikan akan memveto draf resolusi DK PBB yang kemudian akan memungkinkan Palestina untuk membawa draf teks resolusi DK PBB ke 193 anggota Majelis Umum PBB, di mana pemungutan suara akan secara terbuka menunjukkan apakah rencana perdamaian Israel dan Palestina ala Trump diterima secara internasional.